Sergai Perkuat Keterbukaan Informasi, Bupati dan Wabup Hadir

SEI RAMPAH — Ketua Komisi Informasi (KI) Sumatera Utara, Abdul Harris Nasution SH, MKn, memberi apresiasi atas komitmen Pemkab Serdang Bedagai (Sergai) dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Apresiasi disampaikan usai Bupati dan Wakil Bupati Sergai mengikuti presentasi melalui Zoom Meeting pada Selasa (11/8) dari ruang Command Center Kompleks Kantor Bupati di Sei Rampah.

Kehadiran pimpinan sebagai indikator keseriusan

Abdul Harris menilai kehadiran langsung pimpinan daerah menunjukkan perhatian serius terhadap akses informasi kepada publik. Menurutnya, partisipasi tingkat atas menandakan bahwa kebijakan keterbukaan mendapat dukungan penuh dari pemimpin daerah.

“Pemkab Sergai tetap concern terhadap keterbukaan informasi publik. Hal ini terlihat dari kehadiran Bupati dan Wakil Bupati dalam kegiatan ini. Ini menunjukkan bahwa keterbukaan informasi publik mendapat perhatian dari pimpinan daerah,” ujar Abdul Harris.

Komitmen Pemkab Sergai

Bupati Sergai, Darma Wijaya, didampingi Wabup Adlin Tambunan dan sejumlah pejabat, menegaskan bahwa Pemkab berkomitmen menyediakan akses informasi yang cepat, akurat, transparan, dan akuntabel. Ia menyebut keterbukaan informasi sebagai fondasi penting untuk memperkuat hubungan pemerintahan dengan masyarakat.

“Kami berkomitmen menyediakan akses informasi yang cepat, akurat, transparan, dan akuntabel sebagai fondasi terwujudnya pemerintahan yang dekat dengan masyarakat. Dengan keterbukaan informasi, kami berharap partisipasi aktif masyarakat dalam setiap kebijakan semakin meningkat dan kepercayaan publik terhadap kinerja Pemkab Sergai terus tumbuh,” kata Darma Wijaya.

Perluasan sosialisasi hingga puskesmas, desa, dan sekolah

Untuk menjangkau layanan yang bersentuhan langsung dengan warga, Pemkab merencanakan penguatan implementasi keterbukaan informasi pada unit pelayanan. Langkah itu melibatkan kolaborasi antar dinas untuk memperluas cakupan sosialisasi.

• Dinas Kominfo akan memimpin koordinasi teknis.
• Kolaborasi dengan Dinas Kesehatan untuk menyasar puskesmas.
• Sinergi dengan Dinas Pendidikan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) untuk perangkat sekolah dan desa.

Upaya ini sejalan dengan amanat Undang‑Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Pembaruan DIK dan penguatan PPID

Wakil Bupati Adlin Tambunan menambahkan bahwa Pemkab sedang memperbarui Daftar Informasi Dikecualikan (DIK). Pembaruan ini merupakan tindak lanjut rekomendasi KI Provinsi Sumut tahun sebelumnya dan penting untuk memastikan pengelolaan informasi sesuai ketentuan.

Selain itu, Bupati menginstruksikan seluruh OPD untuk aktif memperkuat peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam menyediakan informasi lewat website, media sosial, dan publikasi fisik seperti baliho di desa dan sekolah.

Implikasi dan langkah ke depan

Langkah Penguatan keterbukaan informasi di Sergai diperkirakan akan meningkatkan partisipasi publik dan memperkuat akuntabilitas pemerintahan daerah. Ke depan, fokusnya adalah implementasi teknis di tingkat layanan dan evaluasi berkala atas pembaruan DIK serta efektivitas PPID.