DPRD Jatim Siapkan Raperda Jaminan Pesangon dan Jaminan Sosial
SURABAYA — Komisi E DPRD Jawa Timur menyiapkan Raperda Jaminan Pesangon dan Jaminan Sosial sebagai usul inisiatif untuk memperkuat perlindungan pekerja menghadapi ancaman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Rencana itu disampaikan Ketua Komisi E, Sri Untari Bisowarno, saat menerima perwakilan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jatim dan elemen buruh lain pada Senin, 5 Oktober 2026, di Ruang Rapat Komisi E DPRD Jatim.
Tujuan Raperda dan langkah preventif
Menurut Untari, raperda dirancang sebagai langkah preventif pemerintah daerah untuk memastikan hak-hak pekerja terlindungi. Regulasi lokal ini diharapkan melengkapi upaya pusat setelah Komisi E menuntaskan pembahasan Perda tentang Disabilitas.
"Di tingkat daerah, Komisi E melangkah lebih jauh dengan menyiapkan langkah preventif menghadapi ancaman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) melalui regulasi lokal,"
Raperda akan diarahkan menjadi instrumen kepastian hukum yang memuat ketentuan jaminan pesangon dan jaminan sosial bagi pekerja di Jawa Timur.
Tuntutan buruh dalam audiensi
Dalam pertemuan, elemen buruh menyampaikan beberapa tuntutan utama terkait ketenagakerjaan dan perlindungan sosial. Mereka mendesak percepatan pembentukan undang-undang ketenagakerjaan baru di DPR RI sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023.
- Penolakan aturan pengali pesangon sebesar 0,5;
- Peninjauan kembali sistem alih daya atau outsourcing;
- Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jatim 2027 berbasis Kebutuhan Hidup Layak (KHL) menjadi Rp3,5 juta;
- Kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) kisaran 7,5%–9%;
- Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menjadi Rp10 juta dan penghapusan pajak atas pesangon, THR, dan JHT.
Respons DPRD dan koordinasi dengan pusat
Untari menyatakan Komisi E akan mengawal aspirasi pekerja dan berkonsolidasi dengan pimpinan Komisi IX DPR RI untuk memastikan perubahan norma ketenagakerjaan di tingkat pusat tidak merugikan pekerja. Ia menekankan kemudahan koordinasi karena pimpinan Komisi IX satu partai dengan mereka.
"Kebetulan pimpinan Komisi IX DPR RI satu partai dengan kami. Kami bisa berkoordinasi untuk melihat sejauh mana amanat perbaikan undang-undang tersebut dilaksanakan di pusat,"
Isu upah, jaminan sosial, dan data pekerja
Persoalan upah menjadi perhatian utama karena kenaikan harga kebutuhan pokok menekan daya beli pekerja. Untari menyebut aspirasi kenaikan UMP dan UMK perlu dibahas bersama pengusaha untuk mencari formula yang adil.
Isu jaminan sosial juga mencuat. Berdasarkan catatan buruh, sekitar 40 persen dari estimasi 7 juta pekerja di Jawa Timur belum terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Komisi E berencana mengonfirmasi angka ini lewat rapat kerja lintas instansi yang melibatkan Disnakertrans Jatim, BPJS Ketenagakerjaan, DPMPTSP, dan Apindo.
"Data dari teman-teman buruh ini harus kami konfirmasi silang untuk mencari solusi bersama,"
Langkah lanjutan
Komisi E akan memanggil Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jatim untuk membahas penyesuaian upah yang melindungi pekerja sekaligus mempertimbangkan keberlangsungan dunia usaha. DPRD juga mendorong Disnaker melakukan sosialisasi lebih masif terkait insentif, termasuk skema diskon 20 persen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) bagi buruh.
"Kami ingin memastikan bahwa setiap regulasi dan kebijakan di Jawa Timur benar-benar hadir untuk melindungi hak-hak dasar para pekerja secara berkeadilan,"
Jurnalis politik dengan fokus pada dinamika partai, kebijakan publik, dan agenda pemerintahan.
Berita Terkait
DPRD Sidoarjo Dorong Anggaran Tebus Ijazah Tertahan
Fraksi PDI-P DPRD Sidoarjo mendorong alokasi APBD 2027 untuk menebus ijazah siswa yang ditahan agar tidak me...
Probolinggo Tingkatkan Insentif Guru Ngaji: PDI Perjuangan Minta Keadilan
PDI Perjuangan dukung kenaikan insentif guru ngaji menjadi Rp1 juta, namun minta standar penerima, penyalura...
Diana Sasa Tampung Aspirasi Pendidik PAUD di Magetan
Diana A.V. Sasa menampung aspirasi guru PAUD di Magetan soal sarana, kesejahteraan, dan perlindungan anak se...
Petani Tuban Keluhkan Pupuk Bersubsidi: eRDKK dan Kuota Tak Sesuai
Petani Tuban mengeluh soal eRDKK dan kuota pupuk bersubsidi yang tak sesuai luas lahan; DPRD Jatim janji men...
Rumah Kayu Reyot di Ngawi Ambruk, Penghuni Selamat tanpa Luka
Rumah kayu reyot di Desa Dempel, Ngawi, ambruk pada 19 Nov 2026; seluruh penghuni selamat dan BPBD serta Din...
Ratusan Warga Bersihkan Sungai Trenggalek Antisipasi Banjir
Ratusan warga dan wakil rakyat membersihkan sungai di Trenggalek pada 20 November 2026 untuk mengantisipasi...