Prabowo Panggil Dirut PLN Usai Pemadaman di Jawa
Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menghadap Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan pada Senin, 22 Juni 2026 pukul 11.55 WIB untuk melaporkan kondisi kelistrikan nasional dan upaya pemulihan pasca pemadaman bergilir di Pulau Jawa.
Pertemuan dan laporan singkat
Darmawan tiba di Istana mengenakan kemeja putih dan langsung menyampaikan perkembangan penanganan gangguan kelistrikan yang terjadi minggu lalu. Pertemuan bertujuan menginformasikan langkah-langkah perbaikan serta memastikan koordinasi dengan pemerintah pusat.
Permintaan maaf dan kondisi pemulihan
Sebelum menghadap Presiden, Darmawan menyampaikan permintaan maaf kepada publik atas ketidaknyamanan akibat pemadaman bergilir. Ia menegaskan kondisi sistem kelistrikan di Jawa mulai membaik dan pemadaman berhasil diminimalisir.
"Kami ingin mohon maaf kepada masyarakat karena ketidaknyamanan dengan terjadinya pemadaman bergilir tersebut. Untuk itu, sekali lagi kami mohon maaf sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan terhadap masyarakat karena minggu lalu ada gangguan pemadaman bergilir,"
Menurut Darmawan, pasokan energi primer dari PLN dan pembangkit milik mitra Independent Power Producer sudah kembali memperkuat sistem sehingga suplai listrik di Jawa mulai stabil.
"Pemadaman bergilir yang terjadi minggu lalu dan kondisi sistem kelistrikan di Pulau Jawa mulai membaik, pemadaman bergilir berhasil diminimalisir. Pasokan energi primer yang sesuai dengan spesifikasi kebutuhan pembangkit, baik PLN maupun dari pembangkit milik mitra kami, Minggu lalu mulai mengalir,"
Penyebab gangguan dan perbaikan teknis
Darmawan menjelaskan gangguan berawal dari kendala pada dua pembangkit. Tim teknis PLN dikerahkan untuk melakukan perbaikan secara intensif, dan salah satu pembangkit besar berhasil dipulihkan pada malam sebelumnya sehingga sudah mulai menyinkronkan pasokan ke sistem Jawa.
"Tadi malam satu pembangkit besar berhasil dipulihkan. Sinkron dengan sistem kelistrikan di Pulau Jawa dan mulai memasok listrik untuk sistem di Pulau Jawa,"
Langkah penguatan dan pemantauan
PLN berencana memperbaiki tata kelola rantai pasok energi primer dan memperkuat kemampuan pembangkit, baik yang dimiliki PLN maupun mitra Independent Power Producer. Darmawan menyebut perusahaan melakukan upaya 24 jam, tujuh hari untuk monitoring dan pemetaan perbaikan keandalan sistem.
"Kami melakukan upaya all out 24 jam 7 hari seminggu, baik itu dalam melakukan monitoring. Memetakan seluruh upaya kami agar perbaikan keandalan sistem listrik di Jawa ini bisa terus terjaga dan bahkan ditingkatkan,"
Darmawan juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah, khususnya Kementerian ESDM dan Menteri Bahlil Lahadalia, atas dukungan dan arahan selama penanganan gangguan.
Pejabat yang mendampingi
- Rizal Calvary Marimbo — Direktur Manajemen Pembangkitan PT PLN
- Edwin Nugraha Putra — Direktur Teknologi, Engineering, dan Keberlanjutan
Pertemuan ini menunjukkan upaya koordinasi antara PLN dan pemerintah untuk mempercepat pemulihan pasokan listrik dan mencegah gangguan serupa di masa mendatang.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Sejarah TNI: Dari TKR ke Tentara Nasional Indonesia
5 Oktober diperingati sebagai Hari TNI karena pembentukan TKR pada 1945 yang kemudian berkembang menjadi Ten...
Menkomdigi Tekankan Penerapan PP Tunas saat Audiensi dengan LEGO
Menkomdigi Meutya Hafid dorong penerapan PP Tunas dan persetujuan orang tua saat audiensi dengan LEGO untuk...
Kapolri: Berbeda Seragam, Satu Hati Menjaga Negeri — HUT TNI ke-81
Kapolri Suyudi tegaskan TNI dan Polri tetap "satu hati" menjaga Indonesia menjelang HUT TNI ke-81, 5 Oktober...
Basarnas Imbau Keluarga Korban KM Virgo Tidak Menunggu di Pelabuhan
Basarnas mengimbau keluarga korban KM Virgo agar tidak terus menunggu di pelabuhan; korban yang ditemukan ak...
Cara Mengurus Buku Nikah Rusak atau Hilang, Gratis di KUA
Buku nikah rusak atau hilang dapat diganti gratis di KUA tempat akad; ketahui persyaratan dan dasar hukumnya...
Mendag: Perlindungan Hak Pekerja Bukan Instrumen Politik
Mendag Budi Santoso menegaskan perlindungan hak pekerja bukan alat politik dan menekankan penanganan kerja p...