Menkeu Suahasil Beri Pesan Tegas ke Dirjen Pajak dan Bea Cukai

Menteri Keuangan Suahasil Nazara memberi pesan tegas kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) saat pelantikan 14 pejabat eselon II di Kementerian Keuangan, Senin, 21 September 2026. Ia menekankan perlunya pemimpin yang mampu membaca perekonomian, memperkuat sistem perpajakan, dan memperketat pengawasan berbasis risiko untuk mencegah praktik ilegal.

Arahan untuk Direktorat Jenderal Pajak

Suahasil menegaskan bahwa posisi Dirjen Pajak bukan sekadar mengejar target penerimaan. Menurutnya, pemimpin DJP harus bisa memahami perilaku wajib pajak dan menerjemahkannya ke dalam kebijakan yang tepat agar sistem perpajakan lebih kuat dan berkelanjutan.

Dirjen Pajak juga harus memahami perilaku wajib pajak dan menerjemahkannya menjadi keputusan yang tepat

Ia menambahkan bahwa target penting, tetapi pembangunan sistem perpajakan yang kredibel dan adil jauh lebih menentukan kemampuan negara menopang anggaran secara berkelanjutan.

Penting bagi kita membangun sistem perpajakan yang kredbel dan adil Selain itu, mampu menopang keuangan negara secara berkelanjutan

Tekanan ke Bea Cukai: Pengawasan Berbasis Risiko

Selain DJP, Suahasil juga mengarahkan DJBC untuk meningkatkan pengawasan berbasis risiko. Tujuannya adalah mendeteksi pola pelanggaran sejak awal sehingga tindakan pencegahan dilakukan dari hulu, bukan hanya penindakan setelah pelanggaran muncul.

Para pejabat DJBC harus mampu membaca pola, bukan hanya menindak setelah pelangaran terjadi. Jadi pengawasan harus dilakukan dari hulu, kegiatan ekonominya diperhatikan, kita kurangi kegiatan-kegiatan ilegal

Arahan ini mencakup pemantauan aktivitas ekonomi yang rawan disalahgunakan dan penajaman strategi pengawasan untuk menekan kegiatan ilegal yang merugikan penerimaan negara.

Latar Belakang dan Implikasi

Pesan tersebut disampaikan di tengah sorotan publik terhadap DJP dan DJBC, setelah kebijakan rotasi ratusan pegawai di kedua institusi. Suahasil mengingatkan pejabat bahwa kedua direktorat tidak hanya bertugas mengumpulkan penerimaan, tetapi juga membina pelaku usaha, khususnya sektor yang berorientasi ekspor.

Dengan penekanan pada pembinaan dan pengawasan berbasis risiko, arah kebijakan Kementerian Keuangan tampak berfokus pada keseimbangan antara penegakan aturan dan dukungan terhadap kegiatan ekonomi yang sah.

Ke depan, implementasi arahan ini akan menjadi tolok ukur efektivitas pengumpulan pajak dan pencegahan praktik ilegal di jalur kepabeanan, sekaligus menentukan kualitas layanan dan keadilan dalam sistem perpajakan nasional.