DPR Tekankan Perlindungan Pekerja dan Kelompok Rentan di Uji Dewas RRI

JAKARTA — Anggota Komisi VII DPR Novita Hardini meminta calon Dewan Pengawas (Dewas) LRI memberi perhatian serius terhadap nasib kontributor, tenaga honorer, dan PPPK RRI. Permintaan itu disampaikan saat uji kelayakan 15 calon Dewas RRI periode 2026–2031 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (7/10/2026). Novita menegaskan efisiensi anggaran tidak boleh mengorbankan kepastian hak dan keberlanjutan pekerjaan para pekerja yang berada di garis depan penyiaran.

Desakan perlindungan pekerja

Novita menilai calon Dewas harus lebih dari sekadar memahami tata kelola lembaga. Mereka harus memberi jaminan perlindungan bagi kontributor, tenaga honorer, dan PPPK yang menopang operasional RRI. Ia meminta penjelasan konkret tentang mekanisme perlindungan dan kepastian kerja.

Jangan sampai efisiensi anggaran justru membuat pekerja yang berada di garis depan penyiaran menanggung beban paling besar. Kami ingin tahu apa jaminan perlindungan bagi kontributor, tenaga honorer, dan PPPK RRI, termasuk kepastian hak dan keberlanjutan pekerjaan mereka.

Menurut Novita, upaya efisiensi boleh dilakukan. Namun itu harus berjalan tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik maupun hak pekerja.

Ruang bagi kelompok masyarakat rentan

Novita juga meminta calon Dewas memastikan RRI terus membuka ruang bagi kelompok yang rawan kehilangan akses media. Lembaga penyiaran publik menurutnya punya tanggung jawab untuk menjaga keberagaman suara.

• Penyandang disabilitas
• Perempuan
• Masyarakat adat
• Kelompok minoritas

Lembaga penyiaran publik harus hadir untuk mereka yang suaranya sering tidak terdengar. Kalau kelompok rentan tidak mendapatkan ruang yang layak, lalu di mana fungsi publik RRI?

Tantangan Dewas 2026–2031

Novita menyebut Dewas baru akan menghadapi beberapa tugas berat. Selain menjaga keberlangsungan institusi, Dewas harus menjaga independensi, memperluas akses publik, serta memperkuat transformasi digital RRI.

Perubahan perilaku audiens menuntut inovasi. Namun transformasi digital harus tetap mempertahankan karakter RRI sebagai lembaga publik yang bekerja untuk kepentingan luas.

Kita membutuhkan Dewas yang berani menjaga pekerja, melindungi kelompok rentan, dan memastikan uang negara benar-benar kembali dalam bentuk pelayanan publik yang berkualitas. Efisiensi boleh dilakukan, tetapi jangan sampai efisiensi menghilangkan manusia dan suara publik yang menjadi alasan RRI ada.

Proses seleksi Dewas RRI

Uji kelayakan dihadiri 15 calon Dewas dari latar belakang internal RRI, profesional media, akademisi, konsultan, hingga mantan anggota Komisi Penyiaran Indonesia. Seleksi dilakukan terbuka, meliputi penyampaian visi-misi, uji kelayakan, penentuan urutan calon, serta pemberitahuan kepada publik melalui media cetak dan elektronik.

Novita berharap Dewas terpilih tidak hanya efisien secara anggaran, tetapi juga tegas menjaga hak pekerja dan memastikan RRI tetap menjadi ruang bagi semua lapisan masyarakat.