Guntur Wahono Dorong Perbaikan Honor Guru TK Swasta di Blitar

Anggota DPRD Jatim minta kebersamaan pemerintah, legislatif, penyelenggara pendidikan, dan PGRI untuk mencari solusi kesejahteraan guru.

BLITAR — Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur Guntur Wahono menyerukan perbaikan kesejahteraan guru TK swasta yang masih menerima honor rendah dari yayasan. Seruan itu disampaikan saat sosialisasi pendidikan bersama PGRI Kabupaten Blitar di Pendapa Ageng Hand Asta Sih, Kelurahan Togokan, Kecamatan Srengat, Senin (28/9/2026).

Kondisi guru dan keluhan utama

Forum yang memasuki hari kelima ini dihadiri perwakilan PGRI Kabupaten Blitar, Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Blitar Fatatoh Hironi Ulya, dan Ketua Dekopinwil Jawa Timur Slamet Sutanto. Para peserta berasal dari guru TK, SD, SMP hingga SLTA.

Beberapa persoalan utama yang muncul adalah honor rendah pada guru TK swasta, penghasilan tenaga P3K, kenaikan pangkat, mutasi, pemerataan guru, dan perlindungan hukum bagi tenaga pendidik.

• Honor guru TK swasta yang tidak mencukupi kebutuhan hidup
• Ketidakpastian penghasilan untuk tenaga P3K
• Kebutuhan peningkatan fasilitas dan bangunan sekolah
• Pemerataan penempatan dan mekanisme mutasi guru

Guntur menekankan bahwa persoalan ini tidak bisa diselesaikan parsial.

"Kalau persoalan satu per satu tidak segera diurai dan dicarikan jalan keluar, bagaimana pemerintah menyiapkan generasi muda untuk mengisi masa depan Indonesia. Karena itu harus ada kebersamaan dan pemerintah harus bertanggung jawab,"

Ia menambahkan kekhawatiran soal dampak langsung terhadap kualitas pengajaran.

"Bagaimana mereka bisa meningkatkan kemampuan anak-anak bangsa kalau mereka sendiri belum sejahtera dan masih bingung dengan kebutuhan kehidupan sehari-hari,"

Fasilitas pendidikan dan peran anggaran

Selain kesejahteraan, Guntur juga menyoroti kondisi sarana-prasarana yang masih banyak memerlukan perbaikan, termasuk gedung yang tidak layak. Ia menilai lingkungan belajar yang aman dan nyaman penting untuk menunjang proses pembelajaran.

Menurut Guntur, beberapa kebutuhan sarana dapat diajukan melalui APBD Provinsi Jawa Timur, namun harus melalui mekanisme perencanaan dan penganggaran yang berlaku.

Tindak lanjut dan prospek kebijakan

Ketua PGRI Kabupaten Blitar Sunarto meminta agar kegiatan ini menghasilkan langkah konkret.

"Harapan kami kegiatan ini tidak berhenti hari ini. Harus ada tindak lanjut yang nyata sehingga bisa memberikan kontribusi terhadap persoalan yang dihadapi teman-teman di lapangan,"

Anggota Komisi IV Fatatoh Hironi Ulya mengatakan fraksinya akan memprioritaskan perjuangan nasib tenaga berstatus P3K. Ia juga merinci proyeksi alokasi pendidikan Kabupaten Blitar untuk 2027 sebesar sekitar Rp195 miliar dan berharap dukungan pemerintah pusat dapat memperkuat pembiayaan.

"Ini menjadi konsentrasi kami, khususnya di Fraksi PDI Perjuangan, untuk memperjuangkan nasib teman-teman yang masih berstatus tersebut,"

Penutup

Berbagai aspirasi dari forum akan dijadikan bahan tindak lanjut yang melibatkan pemerintah kabupaten dan provinsi. Tujuannya adalah menerjemahkan keluhan guru menjadi kebijakan yang lebih konkret, terutama terkait kesejahteraan, penataan tenaga pendidik, dan peningkatan sarana pendidikan.