Panglima TNI: Penyelesaian Papua Harus Kolaboratif, Bukan Hanya Militer

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menegaskan bahwa penyelesaian persoalan Papua harus dilakukan secara kolaboratif dan melibatkan banyak pihak, bukan hanya mengandalkan pendekatan militer. Pernyataan itu disampaikan di Lapangan Aldiron, Pancoran, Jakarta Selatan, pada Minggu, 27 September 2026, saat Agus menjawab pertanyaan wartawan mengenai langkah TNI di Papua.

Pernyataan dan alasan

Agus menekankan bahwa bila upaya di Papua hanya diberi konotasi militer, hal itu berpotensi memicu kekerasan. Ia meminta pendekatan yang menyatukan elemen pemerintah, masyarakat, dan aparat keamanan untuk mempercepat pembangunan dan menaikkan kesejahteraan warga setempat.

Jadi memang saya sudah bilang awal dulu ya, bahwa penyelesaian Papua itu harus kolaborasi, tidak hanya TNI. Kalau konotasinya hanya TNI, nanti kekerasan

Peran TNI di lapangan

Menurut Agus, TNI selama ini menjalankan operasi teritorial secara masif di Papua. Kegiatan TNI tidak sebatas aspek keamanan, tetapi juga mencakup pembangunan fasilitas dan pelayanan dasar bagi masyarakat.

Padahal TNI di sana itu melaksanakan operasi teritorial secara masif. Pembuatan gereja, kemudian membuat bor-bor, dari Angkatan Darat membuat bor-bor air bersih

Ia memaparkan beberapa contoh keterlibatan personel TNI di wilayah terpencil, antara lain:

• Pembangunan fasilitas keagamaan.
• Penyediaan akses air bersih melalui pengeboran.
• Perbaikan sekolah yang rusak dan pelayanan kesehatan dasar.
• Prajurit yang turut mengajar di daerah terpencil.

Membangun sekolah-sekolah yang rusak, kemudian melayani kesehatan

Dampak dan tujuan pendekatan

Agus menyatakan semua kegiatan tersebut diarahkan untuk mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua. Menurutnya, keterlibatan multifasets memungkinkan intervensi yang lebih cepat dan relevan dengan kebutuhan lokal.

Bahkan prajurit saya ada yang mengajar. Mengajar di daerah-daerah terpencil ya

Ia menegaskan peran TNI sebagai pendukung pembangunan, bukan sebagai satu-satunya solusi. Pendekatan gabungan diharapkan mengurangi potensi konflik dan mempercepat perbaikan layanan publik di lapangan.

Implikasi kebijakan

Pernyataan Panglima TNI menggarisbawahi kebutuhan koordinasi antarinstansi dan partisipasi masyarakat dalam upaya penyelesaian masalah di Papua. Ke depan, model kolaboratif ini berpeluang menjadi acuan bagi program-program pembangunan dan pemulihan di wilayah yang rentan konflik.

Langkah nyata berikutnya bergantung pada sinergi antara TNI, pemerintah daerah, lembaga sipil, dan masyarakat setempat untuk menerjemahkan pendekatan kolaboratif menjadi program yang terukur dan berkelanjutan.