DPRD Awasi Ketat Tahapan Pilkades Trenggalek 2027
Trenggalek — DPRD Kabupaten Trenggalek menyatakan akan mengawasi ketat seluruh tahapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) 2027 mulai pendaftaran bakal calon hingga pemungutan suara. Pernyataan itu disampaikan Ketua DPRD Doding Rahmadi pada Minggu, 22 November 2026, untuk menjamin proses berjalan sesuai regulasi, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pengawasan Tahapan Pilkades
Doding mengatakan pengawasan diarahkan pada setiap tahapan resmi, termasuk pendaftaran bacakades, verifikasi persyaratan, dan pelaksanaan pemungutan suara. DPRD akan memantau agar panitia penyelenggara dan Pemerintah Kabupaten Trenggalek tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku.
"Ini penting karena menyangkut dengan suara rakyat atau suara warga. Karena pemilihan kepala desa ini menyita atensi di kalangan bawah," kata Doding.
Beberapa aspek yang mendapat sorotan meliputi:
- Jumlah calon yang memenuhi ambang minimal atau ketentuan teknis.
- Persyaratan pendidikan yang dipersyaratkan bagi calon.
- Kelengkapan administrasi dan dokumen pendukung.
- Kepatuhan terhadap aturan lain yang ditetapkan oleh panitia.
"Seperti jumlah calon, syarat pendidikan, administrasi dan lain sebagainya. Harus lengkap dan bisa dipertanggungjawabkan," jelas Doding.
Peran Masyarakat
DPRD juga mendorong partisipasi warga dalam mengawasi jalannya Pilkades. Menurut Doding, keterlibatan publik penting untuk menjaga transparansi dan mengurangi potensi pelanggaran atau praktik yang merugikan proses demokrasi. Ia mengimbau warga untuk menggunakan hak pilih secara bijak dan kritis terhadap pengaruh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Pelayanan Publik dan Penunjukan Plt
Selain memantau pencalonan dan pemungutan suara, DPRD menyoroti kesiapan pemerintah daerah dalam menjaga pelayanan publik di desa selama tahapan Pilkades. Penunjukan pelaksana tugas (Plt) kepala desa disebut perlu dilakukan dengan tepat bila kepala desa yang menjabat maju sebagai calon atau menjadi incumbent.
"Ini juga penting, jangan sampai pelayanan masyarakat terpengaruh. Pelayanan harus tetap jalan meski ada gelaran tahapan Pilkades," tambah Doding.
Imbauan dan Harapan
Doding mengajak warga aktif berpartisipasi dalam Pilkades 2027 untuk memilih pemimpin desa yang mampu memperjuangkan kepentingan masyarakat dan mendorong kemajuan desa. Ia menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan pelayanan publik selama proses berlangsung.
"Saya mengajak masyarakat berpartisipasi menggunakan hak pilih dalam Pilkades. Ini kesempatan bagi warga untuk menentukan sosok pemimpin yang mampu memperjuangkan kepentingan masyarakat desa dan memajukan desa," pungkasnya.
DPRD berharap pengawasan yang ketat dan partisipasi warga akan memastikan Pilkades 2027 menghasilkan pemimpin desa yang kredibel dan program pembangunan yang pro-rakyat.
Jurnalis politik dengan fokus pada dinamika partai, kebijakan publik, dan agenda pemerintahan.
Berita Terkait
Ngawi Specta Carnival 2026: Karnaval Budaya, Jerami dan Bambu
Ngawi Specta Carnival 2026 di Alun-Alun Merdeka menampilkan 16 kontingen serta kostum dari jerami dan bambu...
Sanusi Bawa Layanan Publik ke Masjid Ringinsari lewat Safari Suling
Bupati Malang Sanusi bawa layanan gratis—administrasi, kesehatan, dan NIB UMKM—ke Masjid At Taqwa Ringinsari...
DPRD Jatim Telusuri Sinkronisasi Data Desil yang Hambat Bantuan
Anggota DPRD Jatim Yordan Batara-Goa akan koordinasi dengan Dinsos dan BPS menelusuri masalah sinkronisasi d...
4.000 Warga Ikut Jalan Sehat Hari Pahlawan di Dandangan
Sekitar 4.000 warga mengikuti jalan sehat Hari Pahlawan di Dandangan, Kediri, Minggu 22 November 2026 untuk...
Warga Jambesari Keluhkan Jalan Rusak dan Anggaran Desa
Warga Jambesari Darusolah keluhkan jalan rusak dan keterbatasan anggaran desa; aspirasi akan dibawa anggota...
Waspada Cuaca Ekstrem di Jember, BPBD Diminta Tingkatkan Kesiapsiagaan
Sekretaris Komisi D DPRD Jember minta BPBD siaga hadapi potensi cuaca ekstrem hingga 27 Nov 2026 setelah poh...