Politik

Reses DPRD Jatim: Pakan Mahal, Pupuk Subsidi, dan Krisis Air di Bojonegoro

Bagikan:
Pertemuan reses DPRD Jatim di Bojonegoro membahas pakan ternak, pupuk subsidi, dan krisis air

Bojonegoro — Warga Bojonegoro menyuarakan tiga masalah utama saat reses Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Ony Setiawan pada Minggu (22/11/2026): harga pakan ternak yang tinggi, kepastian akses pupuk bersubsidi untuk penggarap lahan hutan, dan krisis air bersih akibat kemarau panjang. Aspirasi itu disampaikan oleh perwakilan kecamatan dalam pertemuan yang digelar sebagai bagian dari masa sidang I.

Keluhan peternak: pakan terus naik

Peternak ayam buras petelur melaporkan biaya produksi yang menekan margin usaha mereka. Mereka menyebut harga pakan pabrikan terus melambung, sehingga usaha skala kecil kesulitan bertahan.

“Kami berharap ada bantuan alat pembuat pakan mandiri agar peternak tidak lagi bergantung pada harga pakan pabrik yang terus naik,”

Permintaan alat pembuat pakan mandiri datang agar peternak bisa mengolah bahan lokal. Ony Setiawan menjelaskan bahwa isu ini sudah masuk pembahasan dalam Rancangan Peraturan Daerah (Perda) Hilirisasi yang menjadi fokus Komisi B DPRD Jatim.

“Untuk peternak ayam kampung atau kampung unggul yang bahan bakunya mudah didapat, kami dorong agar perizinan pembuatan pakan mandiri ini dipermudah. Hal ini masuk dalam pembahasan Perda Hilirisasi.”

Ony menambahkan ketergantungan pada bahan baku impor seperti bungkil kedelai dan tepung ikan membuat harga pakan rentan terhadap fluktuasi nilai tukar.

Akses pupuk untuk penggarap lahan hutan

Perwakilan penggarap lahan hutan menyampaikan kekhawatiran soal kepastian akses pupuk bersubsidi. Di beberapa kecamatan, penggarap mengelola lahan ratusan hektare dan merasa belum mendapat kepastian mekanisme distribusi subsidi.

Keluhan ini mencakup kebutuhan administrasi yang jelas dan kepastian penyaluran agar produktivitas pertanian di lahan bekas hutan tidak terhambat.

Krisis air bersih: butuh solusi jangka panjang

Warga Kecamatan Kedewan menilai penanganan kekeringan masih bersifat sementara. Mereka menyorot potensi titik sumber air yang belum dimanfaatkan karena minimnya sarana pompanisasi dan pengeboran.

Usulan yang disampaikan antara lain:

  • Program pengeboran sumur air bersih terencana
  • Pemasangan pompa dan jaringan distribusi air
  • Pemanfaatan potensi mata air dengan dukungan teknis

Ony menekankan perlunya kajian komprehensif sebelum penyaluran bantuan. Menurutnya, semua pengajuan pengeboran atau pompanisasi harus merujuk pada peta potensi air milik Bappeda dan melalui tahapan uji georadar agar intervensi bersifat tepat guna dan berkelanjutan.

Tindak lanjut dan prospek

Seluruh usulan ditampung oleh Ony Setiawan untuk ditindaklanjuti di Komisi B. Selain pembahasan Perda Hilirisasi untuk meringankan beban pakan, DPRD akan mendorong koordinasi teknis antar instansi terkait untuk memastikan akses pupuk dan solusi air yang terukur.

Warga berharap langkah-langkah tersebut bisa mengurangi beban produksi dan memastikan ketersediaan air bersih yang berkelanjutan bagi pertanian dan kebutuhan rumah tangga di Bojonegoro.

Bima Prakoso
Penulis
Bima Prakoso

Jurnalis politik dengan fokus pada dinamika partai, kebijakan publik, dan agenda pemerintahan.

Berita Terkait