DPRD Magetan Kritik P-APBD 2026: Defisit Melonjak dan Belanja Dipertanyakan

Magetan — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Magetan menggelar sidang paripurna pada Selasa (21/9/2026) untuk membaca Pandangan Umum fraksi atas Rancangan Perubahan APBD (P-APBD) 2026. Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan kritik tajam terkait arah kebijakan anggaran, efisiensi belanja, dan melonjaknya defisit.

Kritik Fraksi PDI Perjuangan

Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Suyono Wiling, menegaskan bahwa semua kebijakan anggaran harus berpihak pada rakyat kecil. Ia minta parlemen menjadi instrumen memperkuat keadilan sosial dan memastikan pembangunan menyentuh kelompok paling membutuhkan.

Suyono: ‘Parlemen harus menjadi alat perjuangan yang menghadirkan keadilan sosial dan memperkuat keadilan rakyat. Pembangunan harus benar-benar berpihak kepada mereka yang paling membutuhkan.’

Juru bicara fraksi, Rita Haryati, menekankan agar perubahan APBD tidak menjadi rutinitas administratif. Evaluasi program berjalan dan keberanian memangkas belanja yang tidak relevan harus dilakukan.

Rita: ‘Politik anggaran bukan tentang bagaimana anggaran dihabiskan, tetapi untuk siapa anggaran itu bekerja di tengah ketidakpastian ekonomi.’

Sorotan: Videotron, Mobil Dinas, dan Belanja Barang/Jasa

Fraksi menyoroti sejumlah pos belanja yang dinilai belum mendesak atau tidak berdampak langsung bagi publik. Salah satu yang dikritik adalah pengadaan videotron senilai Rp 2,4 miliar, meski nilainya diklaim turun dari rencana awal.

Rencana pengadaan mobil dinas untuk Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan juga dinilai belum prioritas. Fraksi meminta evaluasi serius terhadap rencana ini.

Belanja barang dan jasa terlihat membengkak. Fraksi mencatat kenaikan menjadi Rp 557,31 miliar dari sebelumnya Rp 495,84 miliar, atau tambahan Rp 71,59 miliar. Kenaikan ini menjadi faktor pendorong lonjakan belanja daerah.

Makro Fiskal: Pendapatan Turun, Defisit Melejit

Dalam postur makro P-APBD 2026, DPRD menyorot penyempitan ruang fiskal. Pendapatan daerah diproyeksikan turun Rp 25,44 miliar (-1,47%). Namun alokasi belanja justru naik Rp 64,11 miliar (+3,50%).

Akibatnya, defisit membengkak dari Rp 42,12 miliar menjadi Rp 132,57 miliar, atau lonjakan 214 persen (bertambah Rp 90,45 miliar).

Fraksi juga mempertanyakan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) P-APBD 2026 sebesar Rp 358,73 miliar. Meski naik Rp 10,06 miliar dibanding APBD Murni, target ini masih lebih rendah Rp 21,74 miliar dibanding realisasi PAD 2025 yang mencapai Rp 380,47 miliar.

Rekomendasi dan Syarat Politik Fraksi

Fraksi PDI Perjuangan memberi sejumlah rekomendasi sebagai syarat kelanjutan pembahasan P-APBD 2026:

• Rasionalisasi belanja barang dan jasa senilai Rp 71,59 miliar untuk dialihkan ke bantuan keuangan desa.
• Digitalisasi PAD pariwisata melalui sistem e-ticketing di Kawasan Wisata Telaga Sarangan dengan menggeser sebagian belanja modal.
• Audit kesiapan belanja modal OPD pengampu; tambahan belanja modal Rp 69,71 miliar tidak disetujui bila perencanaan dan lelang belum tuntas.
• Efisiensi pendidikan melalui penggabungan sekolah agar anggaran dapat diarahkan untuk peningkatan mutu.

Rita: ‘Koreksi atas P-APBD 2026 bukanlah untuk mencari kesalahan eksekutif, melainkan bagian dari upaya menjaga marwah pemerintah agar berada pada garis kebijaksanaan dan tidak terjebak dalam inkonsistensi.’

Fraksi meminta pemerintah daerah melakukan revisi yang lebih transparan dan berbasis bukti. Pembahasan lanjutan P-APBD akan bergantung pada respons Pemkab Magetan terhadap rekomendasi tersebut.