Lokal

PT Medan Perkuat Hukuman Kades Serapuh Asli dalam Kasus Dana Desa

Bagikan:
Mantan Kades Serapuh Asli Nazrul Hapis divonis dalam kasus korupsi dana desa

Medan — Pengadilan Tinggi (PT) Medan menguatkan vonis terhadap mantan Kepala Desa Serapuh Asli, Nazrul Hapis, pada Senin (16/11). Nazrul divonis 2 tahun 6 bulan (30 bulan) penjara, denda Rp50 juta subsidair 50 hari kurungan, dan wajib membayar uang pengganti (UP) Rp387 juta subsidair 1,5 tahun penjara.

Putusan banding dan status penahanan

Putusan banding tercatat dalam perkara Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2026/PT MDN. Majelis PT Medan menguatkan vonis Pengadilan Negeri Medan yang sebelumnya memutus perkara tersebut.

Hakim juga memerintahkan agar Nazrul tetap ditahan. Masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dihitung seluruhnya sebagai pengurang pidana.

“Menerima permintaan banding dari jaksa penuntut umum (JPU). Menguatkan putusan Tipikor pada PN Medan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2025/PN Mdn tanggal 13 Agustus 2026 atas nama terdakwa Nazrul Hapis yang dimohonkan banding tersebut,”

Pertimbangan hukum majelis

Dalam pertimbangannya, PT Medan menyatakan tindakan Nazrul terbukti memenuhi kualifikasi tindak pidana korupsi. Majelis mempertimbangkan dakwaan primer yang mengacu pada Pasal 603 juncto Pasal 126 ayat (1) KUHP dan ketentuan terkait pemberantasan korupsi.

Ketentuan hukum yang disebut meliputi UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor.

Dakwaan dan fakta perkara

Jaksa menuduh korupsi dana desa itu berlangsung sejak 2022 hingga 2024. Dana desa disebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.

JPU merinci penggunaan anggaran untuk membayar jasa kuasa hukum, sewa rumah yang ditempati terdakwa, serta membiayai kehidupan selingkuhannya, yakni Nur Riza Ridhani.

Pada pokoknya, vonis PT Medan serupa dengan tuntutan JPU Kejaksaan Negeri Langkat. Namun catatan tuntutan menyebut denda Rp50 juta subsidair enam bulan kurungan, sementara putusan banding menetapkan subsidair 50 hari kurungan.

Dampak dan proses berikutnya

Vonis ini menegaskan pertanggungjawaban pidana terhadap pejabat desa yang menyalahgunakan anggaran publik. Dengan penguatan putusan, upaya hukum berikutnya bagi terdakwa masih dapat dilakukan melalui kasasi apabila memenuhi syarat.

Kasus ini juga menyorot perlunya pengawasan dan akuntabilitas lebih ketat pada pengelolaan dana desa agar anggaran publik tidak diselewengkan untuk kepentingan pribadi.

Andika Nugraha
Penulis
Andika Nugraha

Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.

Berita Terkait