Robi Barus Minta Sanksi Tegas Satpol PP Usai Pukul Kepling
MEDAN — Anggota Komisi I DPRD Kota Medan, Robi Barus, mengecam keras oknum petugas Satpol PP yang diduga memukul seorang kepala lingkungan (kepling) dengan alat komunikasi handy talkie (HT) saat Apel Kesiapsiagaan Bencana di Lapangan Merdeka Medan, Sabtu (14/11). Robi menyatakan peristiwa itu terjadi saat kegiatan resmi yang juga dihadiri Wali Kota Medan, dan meminta Pemko segera memberi sanksi tegas.
Kejadian dan tuntutan sanksi
Robi mengatakan tindakan pemukulan tidak pantas dilakukan aparatur pemerintah. Ia menilai perilaku itu mencoreng citra pemerintahan dan merusak hubungan antarperangkat daerah.
"Tindakan oknum petugas Satpol PP yang memukul kepling tersebut sangat tidak pantas, mencerminkan arogansi Pemko Medan dan sangat memalukan. Saya mengecam tindakan tersebut."
Robi meminta agar Pemko Medan memberikan sanksi tegas terhadap oknum yang terlibat. Ia menyebut pemecatan layak dipertimbangkan jika dugaan pelanggaran terbukti, dan menyarankan proses hukum bila perlu.
Alasan dan implikasi
Sebagai mantan kepling selama 20 tahun, Robi menegaskan posisi kepling sebagai ujung tombak pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Ia mengingatkan bahwa Satpol PP bertugas menegakkan Perda dan menjaga ketertiban umum.
Karena itu, Robi menilai kedua unsur pemerintahan tersebut seharusnya saling menghormati dan bekerja sama, bukan saling melakukan kekerasan.
"Oknum petugas Satpol PP tersebut sebaiknya segera dipecat. Kalau kepada kepling saja mereka arogan, apalagi kepada masyarakat kecil," tegas Robi Barus.
Tindak lanjut DPRD
Robi meminta agar Kasatpol PP Kota Medan, Muhammad Yunus, bertanggung jawab atas tindakan anggotanya. Ia menegaskan bahwa pimpinan OPD harus melakukan pembinaan dan memastikan kasus ini ditangani serius.
Sebagai langkah formal, Komisi I DPRD Medan akan memanggil Kasatpol PP dan pihak terkait dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dijadwalkan Selasa (17/11). Robi menegaskan RDP diperlukan untuk mendapatkan penjelasan dan memastikan ada konsekuensi yang jelas.
Permintaan konkret dari DPRD
- Pemberian sanksi tegas kepada oknum petugas Satpol PP
- Pembinaan dan pertanggungjawaban dari Kasatpol PP
- Pemeriksaan melalui jalur hukum jika ditemukan unsur pidana
Kasus ini menjadi perhatian karena melibatkan perangkat pemerintahan dalam forum resmi. Komisi I akan meminta keterangan lengkap untuk menentukan langkah administratif dan hukum berikutnya.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Banpres Rp192 Juta Disalurkan ke 64 UMKM Terdampak Longsor di Humbahas
Bupati Humbahas salurkan Banpres Rp192 juta untuk 64 UMKM terdampak longsor; tiap penerima mendapat Rp3 juta...
DPRD Medan Desak Polrestabes Tindak Pengeroyokan Rafli Kahfi
DPRD Medan mendesak Polrestabes segera proses pengeroyokan petugas IZI Rafli Kahfi di CFD Kesawan; bukti dan...
Pemkab Aceh Besar Dukung Operasi Zebra Seulawah 2026
Wabup Aceh Besar dukung Operasi Zebra Seulawah 2026 (16–29 Nov) untuk tingkatkan disiplin pengendara dan tek...
Peluncuran Motif Batik Aceh Besar: Tiga Motif Baru Diperkenalkan
Tiga motif batik baru—Bungong Marlina, Tara Blang, dan Geurutee—diluncurkan di Lanud SIM saat penutupan Seul...
Rizal Divonis 4 Tahun atas Peredaran Sabu di Medan
Rizal divonis 4 tahun penjara dan denda Rp250 juta oleh PN Medan atas peredaran sabu; barang bukti 1,21 gram...
Gemira Deliserdang Resmi Dukung Prof. Dasco Ahmad sebagai Wakil Presiden
Gemira Deliserdang menyatakan dukungan resmi kepada Prof. Dasco Ahmad sebagai calon Wakil Presiden setelah k...