DPRD Medan Desak Polrestabes Tindak Pengeroyokan Rafli Kahfi
Medan — Ketua DPRD Kota Medan, Wong Chun Sen, mendesak Polrestabes Medan segera menindaklanjuti kasus pengeroyokan terhadap Rafli Kahfi, petugas lembaga amil zakat Inisiatif Zakat Indonesia (IZI), di kawasan Car Free Day Kesawan. Desakan itu disampaikan saat audiensi Forum Zakat (FOZ) Sumatera Utara di Kantor DPRD Kota Medan. Wong menegaskan bukti dan keterangan saksi telah tersedia sehingga proses hukum harus segera berjalan.
Desakan DPRD: proses hukum dan penangkapan
Wong Chun Sen meminta Kasatreskrim Polrestabes Medan tidak membiarkan perkara berlarut-larut. Ia menekankan pentingnya penindakan cepat agar pelaku ditangkap dan diproses sesuai ketentuan hukum.
“Saya meminta Kasatreskrim Polrestabes Medan agar segera memproses kasus ini dan menangkap para pelaku. Apalagi, bukti-bukti sudah ada dan saksi-saksi juga sudah ada. Jadi, persoalan ini harus segera ditindaklanjuti sesuai proses hukum,”
Wong menilai bahwa kecepatan aparat diperlukan untuk memberikan kepastian hukum kepada korban. Penindakan tegas juga dianggap penting agar masyarakat merasa aman saat beraktivitas di ruang publik.
Kekhawatiran FOZ Sumatera Utara
Ketua FOZ Sumatera Utara, Sulaiman, menyatakan sampai kini belum ada penangkapan terhadap pihak yang diduga terlibat. FOZ khawatir korban belum menerima kepastian hukum dan berharap aparat segera bertindak.
“Kami menyampaikan bahwa sampai saat ini belum ada penangkapan terhadap para pelaku. Kami berharap mereka bisa segera ditangkap dan diproses secara hukum. Jangan sampai persoalan ini dibiarkan berlarut-larut,”
Sulaiman menambahkan bahwa penanganan yang lambat bisa menimbulkan kekhawatiran bagi petugas lembaga sosial dan kemanusiaan saat menjalankan tugas publik. FOZ juga meminta agar korban tidak mengalami kriminalisasi menyusul laporan balik dari pihak terduga pelaku.
Harapan transparansi dan pengawalan DPRD
Melalui audiensi, FOZ Sumut meminta DPRD Kota Medan ikut mengawal proses penegakan hukum hingga kasus ini selesai. Mereka meminta agar semua pihak yang diduga terlibat diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- Penegakan hukum yang profesional dan transparan.
- Penangkapan dan proses hukum terhadap pihak yang diduga terlibat.
- Perlindungan terhadap korban agar tidak mengalami kriminalisasi.
Pemrosesan perkara dianggap penting agar korban memperoleh keadilan dan kejadian serupa tidak terulang. DPRD dan FOZ menuntut langkah konkret dari kepolisian untuk meredam keresahan di tengah masyarakat.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Robi Barus Minta Sanksi Tegas Satpol PP Usai Pukul Kepling
Robi Barus minta Pemko Medan beri sanksi tegas pada oknum Satpol PP yang diduga memukul kepling saat apel be...
Banpres Rp192 Juta Disalurkan ke 64 UMKM Terdampak Longsor di Humbahas
Bupati Humbahas salurkan Banpres Rp192 juta untuk 64 UMKM terdampak longsor; tiap penerima mendapat Rp3 juta...
Pemkab Aceh Besar Dukung Operasi Zebra Seulawah 2026
Wabup Aceh Besar dukung Operasi Zebra Seulawah 2026 (16–29 Nov) untuk tingkatkan disiplin pengendara dan tek...
Peluncuran Motif Batik Aceh Besar: Tiga Motif Baru Diperkenalkan
Tiga motif batik baru—Bungong Marlina, Tara Blang, dan Geurutee—diluncurkan di Lanud SIM saat penutupan Seul...
Rizal Divonis 4 Tahun atas Peredaran Sabu di Medan
Rizal divonis 4 tahun penjara dan denda Rp250 juta oleh PN Medan atas peredaran sabu; barang bukti 1,21 gram...
Gemira Deliserdang Resmi Dukung Prof. Dasco Ahmad sebagai Wakil Presiden
Gemira Deliserdang menyatakan dukungan resmi kepada Prof. Dasco Ahmad sebagai calon Wakil Presiden setelah k...