Kritik Mengemuka, Gemes IX Medan 2026 Dinilai Minim Terobosan

Medan — Gelar Melayu Serumpun (Gemes) IX 2026 yang digelar Dinas Pariwisata Kota Medan di Lapangan Merdeka, Sabtu malam (27/6), menuai kritik publik. Acara yang menghabiskan anggaran sekitar Rp2,5 miliar itu dinilai tidak menghadirkan pembaruan signifikan dan mengulang format tahun-tahun sebelumnya.

Kritik pengunjung: konsep stagnan

Sejumlah pengunjung menilai Gemes kehilangan daya tarik karena minim inovasi. Mereka mengatakan acara lebih banyak berisi seremoni protokoler dengan pola yang mirip setiap tahun, sehingga kurang menarik bagi generasi muda.

“Setiap tahun rasanya hampir sama. Tidak ada sesuatu yang benar-benar baru sehingga orang penasaran untuk datang lagi,”

Partisipasi lokal dan fasilitas yang kurang

Kritik juga diarahkan pada keterlibatan komunitas serta tokoh Melayu lokal yang dinilai kurang tampil di panggung utama. Pengunjung berharap pelaku budaya lokal menjadi aktor utama, bukan sekadar pelengkap seremoni.

Fasilitas penunjang acara turut disorot. Pantauan di lokasi menunjukkan jumlah toilet umum tidak sebanding dengan jumlah pengunjung, bahkan beberapa toilet portabel tidak memiliki pengunci pintu yang berfungsi sehingga mengurangi kenyamanan peserta.

“Kalau di sini cuma dua itu saja toilet untuk umum, Bang. Begitulah kondisinya. Kalau yang dekat stadion ada juga, tapi khusus VIP,” ujar petugas Satpol PP di lokasi.

Anggaran dan dugaan penyimpangan

Catatan anggaran tercantum pada laman Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Medan dengan kode tender 10136337000 dan RUP 64538487, pagu sekitar Rp2,5 miliar. Besarnya anggaran menimbulkan sorotan karena penyelenggaraan Gemes 2025 sebelumnya telah dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara atas dugaan korupsi.

“Patut diduga dan dicurigai ada sesuatu yang janggal dalam penanganan dugaan korupsi penyelenggaraan Gemes tahun lalu. Sampai sekarang belum ada hasil pemeriksaan yang disampaikan kepada publik, sementara kegiatan yang sama kembali dianggarkan dan digelar,”

Praktisi hukum Alansyah Putra Pulungan SH mendesak Kejati Sumut menyampaikan perkembangan penyelidikan dan membentuk tim khusus untuk mengusut dugaan penyimpangan penggunaan anggaran secara menyeluruh.

Harapan publik dan rekomendasi

Masyarakat menilai dengan anggaran yang tidak sedikit, Gemes seharusnya transformasi menjadi festival budaya yang lebih inovatif. Rekomendasi mencakup pemanfaatan teknologi, partisipasi komunitas luas, program ekonomi kreatif bagi pelaku seni dan UMKM, serta transparansi pengelolaan anggaran.

Berbagai kritik ini diharapkan menjadi bahan evaluasi Pemerintah Kota Medan agar Gelar Melayu Serumpun dapat memperkuat identitas budaya Melayu, sekaligus memberi manfaat nyata bagi perekonomian lokal dan pariwisata.