Sutrisno: Tuduhan 'mahasiswa dibayar' adalah pola lama penguasa

MEDAN — Sutrisno Pangaribuan, Presidium Kongres Rakyat Nasional, menilai tudingan bahwa aksi mahasiswa "dibayar" atau "direcehi" oleh pihak tertentu bukan fenomena baru. Ia menyatakan hal itu sebagai strategi untuk melemahkan legitimasi dan memecah konsolidasi gerakan kritis. Pernyataan itu disampaikan pada Sabtu (27/6) di Medan sebagai respons atas narasi yang berkembang dalam beberapa pernyataan pejabat.

Tuduhan 'dibayar' sebagai pola lama

Sutrisno mengatakan narasi mengenai mahasiswa yang menerima uang kecil-kecilan sudah muncul jauh sebelum reformasi 1998. Menurutnya, pola serupa kerap diulang setiap kali ada kritik terhadap kekuasaan. Ia menilai tuduhan seperti ini berfungsi untuk mengalihkan perhatian dari substansi tuntutan.

"Tuduhan mahasiswa dibayar atau diberi recehan itu sudah ada bahkan jauh sebelum reformasi 1998. Ini pola lama yang terus diulang setiap kali muncul kritik terhadap kekuasaan," kata Sutrisno.

Mahasiswa sebagai gerakan moral dan kontrol sosial

Sutrisno menegaskan bahwa gerakan mahasiswa adalah bentuk kontrol sosial yang orisinal dalam demokrasi Indonesia. Ia meminta publik menghargai keberanian mahasiswa yang tetap turun ke jalan, meski menghadapi gas air mata dan tindakan represif aparat.

"Mereka tetap hadir sebagai pengingat kekuasaan ketika saluran formal demokrasi tidak lagi efektif menjalankan fungsi kontrol," ujarnya.

Kooptasi elite versus 'recehan politik'

Selain menolak narasi pemberian recehan, Sutrisno mengkritik praktik kooptasi yang menurutnya lebih sering dilakukan oleh lingkar kekuasaan. Ia menunjuk pada pola pemberian jabatan strategis—seperti posisi menteri, komisaris BUMN, maupun penasihat—sebagai instrumen meredam kritik dari dalam.

"Narasi recehan itu sendiri adalah recehan politik. Penguasa selalu mencari kambing hitam daripada mendengarkan substansi tuntutan mahasiswa," katanya.

Ia menambahkan, "Kalau bicara soal recehan politik, justru kekuasaan yang paling memahami mekanismenya karena mereka memiliki instrumen dan sumber daya untuk melakukannya."

Imbauan dan fokus tuntutan

Sutrisno mengimbau pemerintah melihat aksi mahasiswa sebagai alarm terhadap persoalan tata kelola negara, bukan sebagai gerakan yang perlu didiskreditkan. Ia menyebut mahasiswa masih memperjuangkan kepentingan rakyat dan menjaga arah demokrasi.

Menurutnya, mahasiswa harus tetap kritis terhadap kebijakan strategis seperti program Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Merah Putih, Sekolah Rakyat, serta isu reorganisasi TNI dan perubahan batas usia pensiun yang termaktub dalam revisi undang-undang TNI dan Polri.

"Tuduhan mahasiswa dibayar hanya bertujuan memecah konsolidasi gerakan dan melemahkan daya kritis mahasiswa. Karena itu, mahasiswa tidak perlu terjebak dalam isu tersebut," ujarnya.

Ia menegaskan gerakan mahasiswa harus tetap kokoh sebagai gerakan moral dan watchdog rakyat, terutama ketika lembaga politik formal dinilai kehilangan daya kritis terhadap pemerintah.