Komisi V Soroti Ramp Check Bus yang Masih Bersifat Administratif

Komisi V DPR RI menemukan pelaksanaan ramp check bus di Terminal Leuwipanjang, Bandung, pada 13 Juli 2026 masih berfokus pada dokumen administrasi.

Temuan saat inspeksi mendadak

Hasil inspeksi mendadak menunjukkan pemeriksaan lebih banyak mengecek masa berlaku STNK, KIR, dan dokumen lain. Temuan itu mendorong DPR mempertanyakan kecukupan pemeriksaan untuk aspek keselamatan teknis kendaraan.

Kritik dari Komisi V

Wakil Ketua Komisi V, Syaiful Huda, menilai pemeriksaan fisik kendaraan belum optimal. Ia meminta adanya penguatan pemeriksaan teknis agar keselamatan penumpang lebih terjamin.

"Nah sifatnya yang fisik, saya membayangkan ada semacam alatnya gitu Pak Dirjen. Alat yang ngecek untuk semua hal, baik misalnya untuk keamanan rem, bisnya, wipernya, terus ketahanan ban, dan seterusnya,"

Permintaan kepada Direktorat Jenderal

Komisi V meminta Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menjelaskan apakah mekanisme ramp check saat ini sudah sesuai standar. Mereka ingin klarifikasi apakah model pemeriksaan yang berjalan memadai atau perlu penyesuaian.

Apa yang harus diperkuat?

Menurut Komisi V, pemeriksaan teknis perlu lebih komprehensif dan terstandarisasi. Pemeriksaan ini harus meliputi kondisi rem, wiper, ban, dan komponen keselamatan lain secara terukur.

• Pengecekan rem dan sistem pengereman
• Ketahanan dan kondisi ban
• Fungsi lampu dan wiper
• Pemeriksaan struktur bodi dan sistem keselamatan penumpang

Dampak terhadap keselamatan lalu lintas

Komisi V menekankan ramp check yang lebih teknis penting untuk mencegah kecelakaan. Penguatan prosedur dinilai dapat menurunkan risiko kegagalan fungsi kendaraan saat beroperasi.

Dengan temuan ini, Komisi V mendorong perbaikan mekanisme pemeriksaan di berbagai daerah. Langkah tersebut diperlukan agar standar keselamatan transportasi darat meningkat secara nasional.