Aceh Besar Jajaki Kerja Sama dengan BMKG untuk Dukung Pertanian dan Perikanan

KOTA JANTHO — Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) pusat mulai menjajaki kerja sama pemanfaatan informasi cuaca, iklim, dan geofisika. Pembahasan berlangsung saat audiensi di Aula Dekranasda Aceh Besar, Rabu (7/10), dengan tujuan mendukung sektor pertanian, perikanan, dan antisipasi kekeringan.

Tujuan kerja sama

Pertemuan dipimpin Bupati Aceh Besar H. Muharram Idris (Syeh Muharram) dan dihadiri Wakil Bupati Drs. H. Syukri A. Jalil. Dari pihak BMKG hadir Kepala Biro Hukum, Humas, dan Kerja Sama Raden Rara Rima Eryani serta jajaran Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Iskandar Muda yang juga koordinator UPT BMKG Provinsi Aceh. Hadir pula Asisten I Sekdakab Aceh Besar Farhan AP.

Bupati Muharram menyatakan informasi BMKG krusial bagi masyarakat. Informasi ini dinilai bisa meningkatkan produktivitas pertanian dan perikanan serta membantu mengantisipasi kekeringan.

"Kehadiran dan dukungan BMKG sangat penting bagi Aceh Besar. Informasi cuaca dan iklim dapat kita manfaatkan untuk meningkatkan potensi pertanian dan perikanan, termasuk dalam mengantisipasi kekeringan sehingga masyarakat dapat mengambil langkah yang lebih tepat," kata Syeh Muharram.

Langkah tindak lanjut

Pemkab menekankan kerja sama harus bersifat konkret dan melibatkan perangkat daerah terkait. Tujuannya agar informasi BMKG dapat diakses dan digunakan langsung oleh petani, nelayan, dan pelaku usaha lokal.

Menurut Bupati, sinergi antara BMKG dan dinas-dinas teknis akan memastikan data tidak berhenti pada tingkatan pemerintah, tetapi tersalurkan sampai ke masyarakat.

Koordinasi lintas pemerintahan

Syeh Muharram juga menyoroti pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten dalam perencanaan pembangunan. Ia meminta setiap program yang masuk ke wilayah Aceh Besar dikoordinasikan dengan pemerintah kabupaten untuk menyesuaikan kebutuhan daerah.

"Setiap pembangunan yang dilaksanakan di Aceh Besar, baik yang berasal dari pemerintah pusat maupun provinsi, harus dikoordinasikan dengan pemerintah kabupaten," tegasnya.

Respons BMKG

Kepala Biro Hukum, Humas, dan Kerja Sama BMKG Raden Rara Rima Eryani menyatakan kesiapan lembaganya untuk menjalin kolaborasi. Ia menekankan peran BMKG tidak hanya dalam mitigasi bencana, tetapi juga mendukung program prioritas nasional.

"BMKG siap bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dalam berbagai sektor. BMKG tidak hanya berkaitan dengan kebencanaan, tetapi juga mendukung program-program prioritas nasional, seperti ketahanan pangan, pertanian, peternakan, kesehatan, dan sektor lainnya," kata Rima.

Rima menambahkan bahwa pemanfaatan data BMKG dapat membantu pengambilan keputusan berbasis kondisi cuaca dan iklim. Hal itu diharapkan meningkatkan produktivitas pertanian dan perikanan serta memperkuat upaya antisipasi kekeringan.

Implikasi dan langkah ke depan

Kesepakatan awal ini membuka peluang pembuatan protokol kerja sama dan sistem diseminasi informasi yang terintegrasi. Selanjutnya, pihak kabupaten dan BMKG akan menyusun rencana teknis untuk pelibatan dinas terkait dan sosialisasi ke masyarakat.