Aceh Besar Jajaki Kerja Sama dengan BMKG untuk Dukung Pertanian dan Perikanan
KOTA JANTHO — Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) pusat mulai menjajaki kerja sama pemanfaatan informasi cuaca, iklim, dan geofisika. Pembahasan berlangsung saat audiensi di Aula Dekranasda Aceh Besar, Rabu (7/10), dengan tujuan mendukung sektor pertanian, perikanan, dan antisipasi kekeringan.
Tujuan kerja sama
Pertemuan dipimpin Bupati Aceh Besar H. Muharram Idris (Syeh Muharram) dan dihadiri Wakil Bupati Drs. H. Syukri A. Jalil. Dari pihak BMKG hadir Kepala Biro Hukum, Humas, dan Kerja Sama Raden Rara Rima Eryani serta jajaran Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Iskandar Muda yang juga koordinator UPT BMKG Provinsi Aceh. Hadir pula Asisten I Sekdakab Aceh Besar Farhan AP.
Bupati Muharram menyatakan informasi BMKG krusial bagi masyarakat. Informasi ini dinilai bisa meningkatkan produktivitas pertanian dan perikanan serta membantu mengantisipasi kekeringan.
"Kehadiran dan dukungan BMKG sangat penting bagi Aceh Besar. Informasi cuaca dan iklim dapat kita manfaatkan untuk meningkatkan potensi pertanian dan perikanan, termasuk dalam mengantisipasi kekeringan sehingga masyarakat dapat mengambil langkah yang lebih tepat," kata Syeh Muharram.
Langkah tindak lanjut
Pemkab menekankan kerja sama harus bersifat konkret dan melibatkan perangkat daerah terkait. Tujuannya agar informasi BMKG dapat diakses dan digunakan langsung oleh petani, nelayan, dan pelaku usaha lokal.
Menurut Bupati, sinergi antara BMKG dan dinas-dinas teknis akan memastikan data tidak berhenti pada tingkatan pemerintah, tetapi tersalurkan sampai ke masyarakat.
Koordinasi lintas pemerintahan
Syeh Muharram juga menyoroti pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten dalam perencanaan pembangunan. Ia meminta setiap program yang masuk ke wilayah Aceh Besar dikoordinasikan dengan pemerintah kabupaten untuk menyesuaikan kebutuhan daerah.
"Setiap pembangunan yang dilaksanakan di Aceh Besar, baik yang berasal dari pemerintah pusat maupun provinsi, harus dikoordinasikan dengan pemerintah kabupaten," tegasnya.
Respons BMKG
Kepala Biro Hukum, Humas, dan Kerja Sama BMKG Raden Rara Rima Eryani menyatakan kesiapan lembaganya untuk menjalin kolaborasi. Ia menekankan peran BMKG tidak hanya dalam mitigasi bencana, tetapi juga mendukung program prioritas nasional.
"BMKG siap bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dalam berbagai sektor. BMKG tidak hanya berkaitan dengan kebencanaan, tetapi juga mendukung program-program prioritas nasional, seperti ketahanan pangan, pertanian, peternakan, kesehatan, dan sektor lainnya," kata Rima.
Rima menambahkan bahwa pemanfaatan data BMKG dapat membantu pengambilan keputusan berbasis kondisi cuaca dan iklim. Hal itu diharapkan meningkatkan produktivitas pertanian dan perikanan serta memperkuat upaya antisipasi kekeringan.
Implikasi dan langkah ke depan
Kesepakatan awal ini membuka peluang pembuatan protokol kerja sama dan sistem diseminasi informasi yang terintegrasi. Selanjutnya, pihak kabupaten dan BMKG akan menyusun rencana teknis untuk pelibatan dinas terkait dan sosialisasi ke masyarakat.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Polsek Siantar Barat Mediasi Keributan di Kafe P, Kasus Selesai Secara Kekeluargaan
Polsek Siantar Barat merespon keributan di Kafe P (21/11) dan memediasi hingga kedua pihak sepakat menyelesa...
Polda Sumut Tangkap 7 Tersangka di Tanjung Morawa
Polda Sumut menangkap tujuh orang di Tanjung Morawa pada 21 November terkait dugaan premanisme dan penembaka...
Pujakesuma Siap Biayai Atlet Deliserdang ke Porprovsu 2026
Pujakesuma menawarkan membiayai keberangkatan 404 atlet Deliserdang ke Porprovsu XII 2026 setelah Pemkab bat...
H. Abdul Malik Terpilih Jadi Sekretaris Umum MUI Sergai
H. Abdul Malik terpilih sebagai Sekretaris Umum MUI Sergai pada 22 November 2026 menggantikan H. Elmis yang...
Kerukunan Umat Beragama Sumut: Indeks Tumbuh, Tantangan Rumah Ibadah
IKUB Sumut 2025 tembus 81,56 dan IHA 2026 7,36; capaian positif namun persoalan pendirian rumah ibadah di Me...
Pemerintah Aceh: Mualem Tak Titip Calon Ketua PWI Aceh
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Dr. Nurlis Efendi, menegaskan Gubernur Muzakir Manaf tak mendukung calon Ketua...