Usulan Kursi DPRD DKI 180-220 Masuk Kajian Baleg

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI membuka kajian atas usulan DPRD DKI Jakarta untuk merevisi Undang-Undang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (UU DKJ). Usulan utama adalah penambahan jumlah kursi DPRD DKI dari 106 menjadi sekitar 180-220 kursi untuk menyesuaikan rasio keterwakilan penduduk. Pembahasan masih pada tahap kajian dan belum mengambil keputusan final.

Rencana revisi dan alasan DPRD DKI

DPRD DKI mengajukan perubahan Pasal 11 ayat 3 UU DKJ. Mereka meminta formula khusus yang mengizinkan jumlah anggota DPRD paling banyak 125 persen dari kategori jumlah penduduk menurut UU Pemilu.

Dengan asumsi rasio satu anggota dewan per 50.000-60.000 penduduk dan populasi Jakarta sekitar 11 juta jiwa, DPRD DKI memperkirakan kebutuhan sekitar 180-220 kursi. DPRD menilai fungsi representasi terkonsentrasi pada tingkat provinsi karena tidak ada DPRD kabupaten/kota di Jakarta.

Tahapan kajian Baleg

Ketua Baleg DPR RI, Bob Hasan, menyatakan Baleg memberi ruang bagi pembahasan lebih lanjut. Namun, kata dia, usulan itu masih dalam tahap kajian dan belum diputuskan jumlah akhirnya.

“Baleg akan tetap memberikan kesempatan terkhusus. Yakni, dalam pembentukan undang-undang seperti Undang-undang DKJ,”

Wakil Ketua Baleg, Martin Manurung, menambahkan kajian akan mengevaluasi beberapa skema untuk memperkuat representasi warga Jakarta. Dia menyoroti beban perwakilan saat ini yang dinilainya berat bagi satu anggota dewan.

“Sebab, dengan kondisi saat ini, 1 orang anggota DPRD itu harus merepresentasikan sekitar 100.000 warga Jakarta. Tentu, ini akan membuat sumbatan terhadap aspirasi warga Jakarta,”

Konteks kebijakan dan langkah selanjutnya

Baleg dan DPRD DKI dijadwalkan bertemu lagi untuk membahas usulan tersebut. Pertemuan itu direncanakan berbarengan dengan penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2027, sehingga revisi UU DKJ dapat dipertimbangkan masuk prioritas legislatif.

“Ya nanti kita jadwalkan (pertemuan). Sekalian dengan momen penyusunan Prolegnas Prioritas 2027,”

Menurut DPRD DKI, revisi juga penting untuk harmonisasi dengan regulasi pemilu dan memberi kepastian hukum bagi KPU serta peserta pemilu. Baleg menekankan bahwa keputusan akhir harus didukung kajian komprehensif, apakah melalui penambahan kursi atau skema representasi lain.

Implikasi

Jika disetujui, peningkatan jumlah kursi berpotensi mengubah mekanisme representasi dan distribusi aspirasi politik di Jakarta. Namun langkah itu bergantung pada hasil kajian teknis Baleg dan kesepakatan dalam proses legislasi.