Lokal

Tiga Guru MAS Sunggal Divonis Bebas dalam Kasus Dana BOS Rp268,2 Juta

Bagikan:
Ilustrasi sidang: tiga guru dinyatakan bebas dari dakwaan korupsi dana BOS Rp268,2 juta

MEDAN — Tiga guru Madrasah Aliyah Swasta (MAS) Farhan Syarif Hidayah Sunggal dinyatakan bebas dari seluruh dakwaan korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun anggaran 2022–2024 senilai Rp268,2 juta. Putusan dibacakan majelis hakim Pengadilan Negeri Medan pada Senin (16/11).

Vonis Bebas dan Perintah Hakim

Majelis hakim menyatakan ketiga terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Hakim juga memerintahkan agar mereka segera dikeluarkan dari tahanan dan hak-hak mereka dipulihkan.

"Mengadili, menyatakan perbuatan para terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan JPU. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan JPU."

Siapa yang Dibebaskan

Ketiga terdakwa adalah Handriyatul Akhbar sebagai bendahara BOS, serta Rino Tasri dan Bambang Ahmadi Karo-Karo yang bertugas sebagai operator sekolah. Putusan bebas itu memicu isak tangis ketiganya dan tangisan haru dari keluarga yang hadir di ruang sidang.

Pertimbangan Majelis Hakim

Menurut majelis, pengelola dana BOS bukanlah ketiga terdakwa. Hakim menyebut pengelola dana adalah pemilik sekaligus Ketua Yayasan MAS Farhan Syarif Hidayah, Mesini. Ketiga terdakwa dinilai berperan pada ranah administratif dan bekerja di bawah tekanan saat menyusun laporan pertanggungjawaban (LPj).

"Para terdakwa tidak menyalahgunakan kewenangan dan jabatan,"

Majelis menyebut adanya ancaman pemecatan terhadap terdakwa jika LPj tidak diselesaikan. Oleh karena itu, unsur penyalahgunaan wewenang dalam dakwaan korupsi dianggap tidak terpenuhi.

Tuntutan Jaksa dan Perbedaan Pendapat

Sebelumnya, JPU Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang menuntut Rino Tasri dan Bambang Ahmadi masing-masing selama dua tahun enam bulan, sedangkan Handriyatul dituntut tiga tahun penjara. Ketiganya juga dituntut membayar denda masing-masing Rp50 juta subsider 50 hari kurungan jika tidak dibayar.

Jaksa menilai perbuatan para terdakwa memenuhi unsur tindak pidana korupsi menurut dakwaan alternatif pertama. Namun, majelis hakim memiliki pendapat berbeda sehingga menanggalkan seluruh dakwaan tersebut.

Implikasi dan Proses Selanjutnya

Putusan bebas ini otomatis membebaskan ketiga mantan terdakwa dari hukuman yang dituntut jaksa. Selain pembebasan dari tahanan dan pemulihan hak, putusan majelis membuka kemungkinan tindak lanjut hukum terhadap pihak yang dianggap mengelola dana, namun hakim belum memutuskan langkah itu dalam persidangan ini.

Kasus ini menyorot pentingnya bukti pengelolaan dana dan pembagian tanggung jawab administratif di lembaga pendidikan, terutama pada pengelolaan funds publik seperti dana BOS. Para pihak yang berkepentingan dapat menimbang langkah hukum lanjutan sesuai ketentuan yang berlaku.

Andika Nugraha
Penulis
Andika Nugraha

Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.

Berita Terkait