Tiga Guru MAS Sunggal Divonis Bebas dalam Kasus Dana BOS Rp268,2 Juta
MEDAN — Tiga guru Madrasah Aliyah Swasta (MAS) Farhan Syarif Hidayah Sunggal dinyatakan bebas dari seluruh dakwaan korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun anggaran 2022–2024 senilai Rp268,2 juta. Putusan dibacakan majelis hakim Pengadilan Negeri Medan pada Senin (16/11).
Vonis Bebas dan Perintah Hakim
Majelis hakim menyatakan ketiga terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Hakim juga memerintahkan agar mereka segera dikeluarkan dari tahanan dan hak-hak mereka dipulihkan.
"Mengadili, menyatakan perbuatan para terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan JPU. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan JPU."
Siapa yang Dibebaskan
Ketiga terdakwa adalah Handriyatul Akhbar sebagai bendahara BOS, serta Rino Tasri dan Bambang Ahmadi Karo-Karo yang bertugas sebagai operator sekolah. Putusan bebas itu memicu isak tangis ketiganya dan tangisan haru dari keluarga yang hadir di ruang sidang.
Pertimbangan Majelis Hakim
Menurut majelis, pengelola dana BOS bukanlah ketiga terdakwa. Hakim menyebut pengelola dana adalah pemilik sekaligus Ketua Yayasan MAS Farhan Syarif Hidayah, Mesini. Ketiga terdakwa dinilai berperan pada ranah administratif dan bekerja di bawah tekanan saat menyusun laporan pertanggungjawaban (LPj).
"Para terdakwa tidak menyalahgunakan kewenangan dan jabatan,"
Majelis menyebut adanya ancaman pemecatan terhadap terdakwa jika LPj tidak diselesaikan. Oleh karena itu, unsur penyalahgunaan wewenang dalam dakwaan korupsi dianggap tidak terpenuhi.
Tuntutan Jaksa dan Perbedaan Pendapat
Sebelumnya, JPU Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang menuntut Rino Tasri dan Bambang Ahmadi masing-masing selama dua tahun enam bulan, sedangkan Handriyatul dituntut tiga tahun penjara. Ketiganya juga dituntut membayar denda masing-masing Rp50 juta subsider 50 hari kurungan jika tidak dibayar.
Jaksa menilai perbuatan para terdakwa memenuhi unsur tindak pidana korupsi menurut dakwaan alternatif pertama. Namun, majelis hakim memiliki pendapat berbeda sehingga menanggalkan seluruh dakwaan tersebut.
Implikasi dan Proses Selanjutnya
Putusan bebas ini otomatis membebaskan ketiga mantan terdakwa dari hukuman yang dituntut jaksa. Selain pembebasan dari tahanan dan pemulihan hak, putusan majelis membuka kemungkinan tindak lanjut hukum terhadap pihak yang dianggap mengelola dana, namun hakim belum memutuskan langkah itu dalam persidangan ini.
Kasus ini menyorot pentingnya bukti pengelolaan dana dan pembagian tanggung jawab administratif di lembaga pendidikan, terutama pada pengelolaan funds publik seperti dana BOS. Para pihak yang berkepentingan dapat menimbang langkah hukum lanjutan sesuai ketentuan yang berlaku.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Mohammad Haikal Pimpin STAI Al Washliyah Banda Aceh 2026-2030
Mohammad Haikal ditunjuk Ketua STAI Al Washliyah Banda Aceh periode 2026-2030, berfokus pada peningkatan kua...
Polrestabes Medan Tangkap Kapal Bawa Sabu 56 Kg di Sergai
Polrestabes Medan mengamankan kapal berisi 56 kg sabu di perairan Sergai dan menangkap tiga tersangka pada 1...
Polres Batu Bara Perketat Pengawasan Pesisir dan Cegah Balap Liar
Kabag SDM Polres Batu Bara, AKP HW. Siahaan, paparkan penguatan pengawasan pesisir, pemberantasan narkoba, d...
PDI Perjuangan Dukung Ranperda Sistem Kesehatan Medan ke Pansus
PDI Perjuangan DPRD Medan dukung Ranperda Sistem Kesehatan lanjut ke Pansus dengan catatan penguatan Puskesm...
Medan Gelar Pelatihan Optimalisasi Retribusi Daerah
Bapenda Medan menggelar pelatihan optimalisasi retribusi 16/11 untuk tingkatkan kompetensi aparatur dan doro...
Robi Barus Minta Sanksi Tegas Satpol PP Usai Pukul Kepling
Robi Barus minta Pemko Medan beri sanksi tegas pada oknum Satpol PP yang diduga memukul kepling saat apel be...