PDI Perjuangan Dukung Ranperda Sistem Kesehatan Medan ke Pansus
Medan — Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Medan mendukung pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Sistem Kesehatan dilanjutkan ke tahap pembentukan Panitia Khusus (Pansus). Pernyataan itu disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kota Medan, Senin (16/11), untuk memastikan regulasi mampu menjawab keluhan layanan kesehatan masyarakat.
Dukungan dengan catatan
Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, DR Dra Lily MBA MH, menyambut baik dukungan Pemko Medan terhadap Ranperda. Namun, fraksi memberi sejumlah catatan agar aturan nantinya tidak hanya menjadi "peraturan di atas kertas".
"Kami mempunyai kesamaan pandangan. Dengan Ranperda baru ini, warga akan merasakan kehadiran pemerintah secara nyata di saat mereka sakit,"
Fraksi menekankan bahwa Ranperda harus mendorong pelayanan yang lebih fokus pada pencegahan, penguatan pelayanan dasar, kejelasan rujukan, serta perlindungan bagi pasien dan tenaga kesehatan.
Penguatan Puskesmas dan upaya promotif-preventif
Fraksi mengingatkan implementasi promotive dan preventive lewat Puskesmas harus ditingkatkan. Program edukasi kesehatan, penyuluhan bahaya narkoba, serta penguatan Posyandu untuk balita dan lanjut usia perlu mendapat perhatian serius.
Mereka menagih komitmen Wali Kota untuk menjadikan 41 unit Puskesmas sebagai garda terdepan pelayanan dasar yang mudah dijangkau dan responsif.
Masalah rujukan dan kapasitas rumah sakit
Salah satu sorotan utama adalah sistem rujukan dan keterbatasan ruang rawat inap di beberapa rumah sakit mitra BPJS Kesehatan. Fraksi menilai masih ada peserta BPJS Kelas III yang kesulitan memperoleh rawat inap layak.
"Mohon hal ini diperhatikan dan tidak terulang kembali ke depannya,"
Untuk mengatasi itu, Fraksi mendorong pemaksimalan fungsi RSUD dr Pirngadi Medan dan RSUD H Bachtiar Djafar, termasuk pembenahan gedung, penambahan ruang inap, pengadaan peralatan modern, dan pemenuhan kebutuhan dokter spesialis serta tenaga paramedis.
Administrasi terintegrasi, pengaduan, dan perlindungan tenaga medis
Fraksi meminta integrasi administrasi antara kedua RSUD ini dengan seluruh Puskesmas di Kota Medan agar proses rujukan berjalan efektif dan tidak berbelit-belit.
Mereka juga menuntut agar Ranperda mengatur secara tegas:
- mekanisme pengaduan masyarakat;
- pengawasan mutu pelayanan;
- sanksi bagi pelanggar standar pelayanan kesehatan;
- perlindungan dan jaminan keamanan bagi dokter, bidan, perawat, dan tenaga medis.
Harapan Pansus
Melalui pembentukan Pansus, Fraksi PDI Perjuangan berharap seluruh catatan tersebut dibahas mendalam agar Ranperda tidak hanya berbentuk aturan, melainkan memberikan jaminan pelayanan kesehatan yang adil, manusiawi, dan berkualitas bagi seluruh warga Kota Medan.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Banpres Rp192 Juta Disalurkan ke 64 UMKM Terdampak Longsor di Humbahas
Bupati Humbahas salurkan Banpres Rp192 juta untuk 64 UMKM terdampak longsor; tiap penerima mendapat Rp3 juta...
DPRD Medan Desak Polrestabes Tindak Pengeroyokan Rafli Kahfi
DPRD Medan mendesak Polrestabes segera proses pengeroyokan petugas IZI Rafli Kahfi di CFD Kesawan; bukti dan...
Pemkab Aceh Besar Dukung Operasi Zebra Seulawah 2026
Wabup Aceh Besar dukung Operasi Zebra Seulawah 2026 (16–29 Nov) untuk tingkatkan disiplin pengendara dan tek...
Peluncuran Motif Batik Aceh Besar: Tiga Motif Baru Diperkenalkan
Tiga motif batik baru—Bungong Marlina, Tara Blang, dan Geurutee—diluncurkan di Lanud SIM saat penutupan Seul...
Rizal Divonis 4 Tahun atas Peredaran Sabu di Medan
Rizal divonis 4 tahun penjara dan denda Rp250 juta oleh PN Medan atas peredaran sabu; barang bukti 1,21 gram...
Gemira Deliserdang Resmi Dukung Prof. Dasco Ahmad sebagai Wakil Presiden
Gemira Deliserdang menyatakan dukungan resmi kepada Prof. Dasco Ahmad sebagai calon Wakil Presiden setelah k...