Foto Wabup Lom Lom Rusak Dipajang, Gerindra Protes di Sunggal

Deliserdang — Foto Wakil Bupati Deliserdang, Lom Lom Suwondo SS, yang sudah rusak dan kotor tetap dipajang berdampingan dengan foto Bupati di salah satu ruangan Kantor Camat Sunggal. Kejadian itu memicu protes dari Wakil Ketua DPC Partai Gerindra Deliserdang, Iskandar Nasution, pada Kamis (4/6).

Reaksi Partai Gerindra

Iskandar datang langsung untuk melihat kondisi pasfoto Wakil Bupati tersebut. Ia menyatakan kecewa karena Lom Lom dikenal sebagai kader penting partai di tingkat kabupaten dan provinsi.

"Tadi barusan (melihatnya). Begitu melihatnya sebagai kader Partai Gerindra kecewa dan tersinggung, apalagi di salah satu ruangan Kasi Kecamatan Sunggal,"

Iskandar menilai perlakuan itu merendahkan posisi wakil bupati. Ia pun menegaskan kesiapan partainya untuk menindaklanjuti masalah ini secara lebih luas.

"Barisan Gerindra siap razia seluruh kantor pemerintah. Atas perlakuan, merendahkan Wakil Bupati kami, kader Gerindra terbaik,"

Penjelasan Camat Sunggal

Camat Sunggal, M. Guntur Endar Bumi Nasution, S.STP, membenarkan adanya pasfoto yang tampak rusak dan mengatakan telah memberi teguran kepada petugas terkait.

"Sudah dikasih teguran keras anggota itu,"

Guntur menuturkan kondisi foto itu bukan karena unsur kesengajaan. Ia menjelaskan penyebabnya bersifat teknis, antara lain kebocoran dan kondisi bangunan lama yang saat ini sedang diperbaiki.

"(Penyebabnya), tetesan air bocor, bangunan lama. Ini lagi diperbaiki semua,"

Dampak dan langkah selanjutnya

Kejadian ini menimbulkan ketegangan antara kader partai dan pihak kecamatan. Iskandar menuntut tindakan tegas agar perlakuan serupa tidak terulang, sementara camat menyatakan perbaikan bangunan sedang berjalan untuk mencegah masalah serupa.

Peristiwa ini menunjukkan bagaimana kondisi fasilitas kantor dapat berdampak pada citra pejabat publik. Pihak kecamatan menyatakan akan menindaklanjuti perbaikan secara teknis, sedangkan Gerindra mengancam inspeksi ke kantor-kantor pemerintahan sebagai respons politik.

Kasus ini masih berlanjut pada tahap klarifikasi internal di tingkat kecamatan, sementara tekanan politik dari partai tetap intens hingga ada perbaikan nyata pada fasilitas dan penanganan administrasi pemasangan foto pejabat.