Magetan Dorong 'Satu Data Kebakaran' untuk Konsolidasi Data
Magetan — Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Magetan, Diana Sasa, mendesak Pemkab Magetan segera membangun "Satu Data Kebakaran". Desakan muncul setelah ditemukan perbedaan angka kebakaran antarinstansi dan sejumlah kejadian kebakaran akhir-akhir ini, Jumat (2/10/2026). Tujuannya agar pemerintah, petugas lapangan, dan masyarakat memiliki rujukan resmi yang sama untuk pencegahan dan penanganan.
Perbedaan data antarinstitusi
Perbedaan angka terlihat dari dua publikasi resmi Pemkab Magetan. Rilis yang mengutip Kalaksa BPBD mencatat 45 kejadian kebakaran lahan selama Mei hingga Juli 2026. Rinciannya meliputi beberapa tipe lahan.
- 21 lokasi lahan bambu
- 11 lahan tebu
- 10 ladang
- 2 lahan jati
- 1 lahan sampah
Namun rekapitulasi harian BPBD untuk 1–31 Mei 2026 sempat menunjukkan nihil kejadian. Di sisi lain, data Bidang Pemadam Kebakaran Satpol PP dan Damkar yang dipublikasikan pada Juli mencatat 49 kejadian, dengan 29 di antaranya kebakaran lahan. Perbedaan ini menimbulkan kebingungan dalam penilaian risiko dan alokasi sumber daya.
Penyebab perbedaan dan sikap Diana Sasa
Diana menilai perbedaan angka belum tentu menunjukkan data palsu. Perbedaan kemungkinan besar disebabkan standar klasifikasi yang tidak sama, periode pencatatan berbeda, dan cakupan wilayah pelaporan yang bervariasi.
"Setelah kemarin kami menginstruksikan kader turun membantu dan mengirim logistik untuk relawan, kami mulai mencermati data. Ternyata ada beberapa angka yang berbeda. Menurut kami ini perlu dikonsolidasikan," ujar Diana, Jumat (2/10/2026).
Usulan konsolidasi: BPBD sebagai koordinator
Untuk menyelesaikan inkonsistensi, Diana mendorong BPBD Magetan mengambil peran koordinator utama konsolidasi data. Ia berharap BPBD merangkul Satpol PP dan Damkar, Perhutani, Cabang Dinas Kehutanan, serta pemerintah kecamatan dan desa.
Kriteria data kebakaran terpadu
Diana mengusulkan kriteria minimal untuk data terpadu. Kriteria itu dirancang agar data dapat dipakai untuk analisis, pencegahan, dan respon cepat.
- Tanggal dan lokasi pasti kejadian
- Jenis kebakaran (lahan, bangunan, sampah, dll.)
- Status lahan atau kawasan terdampak
- Perkiraan luas wilayah terdampak
- Status penanganan terkini
Dampak dan tindak lanjut
Diana menegaskan integrasi data tidak sekadar formalitas birokrasi. Menurutnya, data terpadu adalah instrumen vital untuk mencegah kebakaran berulang dan menargetkan sumber daya secara tepat.
"Kalau datanya terkonsolidasi, kita bisa melihat titik mana yang berulang, kawasan mana yang paling rawan, dan sumber daya apa yang harus disiapkan. Satu data bukan sekadar urusan administrasi, tetapi dasar pencegahan yang baik," kata Diana.
Ia juga meminta agar hasil konsolidasi dipublikasikan berkala melalui kanal resmi Pemkab Magetan dan media sosial. Langkah ini dimaksudkan agar masyarakat mendapat akses informasi yang akurat dan dapat berperan dalam pencegahan.
Jurnalis politik dengan fokus pada dinamika partai, kebijakan publik, dan agenda pemerintahan.
Berita Terkait
PDI Perjuangan Mendesak Pemprov Tetapkan UMK Jatim 2027 yang Layak
Fraksi PDI Perjuangan mendesak Pemprov Jatim tetapkan UMK 2027 yang menjamin kehidupan layak pekerja dan men...
Ngawi Specta Carnival 2026: Karnaval Budaya, Jerami dan Bambu
Ngawi Specta Carnival 2026 di Alun-Alun Merdeka menampilkan 16 kontingen serta kostum dari jerami dan bambu...
Sanusi Bawa Layanan Publik ke Masjid Ringinsari lewat Safari Suling
Bupati Malang Sanusi bawa layanan gratis—administrasi, kesehatan, dan NIB UMKM—ke Masjid At Taqwa Ringinsari...
DPRD Jatim Telusuri Sinkronisasi Data Desil yang Hambat Bantuan
Anggota DPRD Jatim Yordan Batara-Goa akan koordinasi dengan Dinsos dan BPS menelusuri masalah sinkronisasi d...
4.000 Warga Ikut Jalan Sehat Hari Pahlawan di Dandangan
Sekitar 4.000 warga mengikuti jalan sehat Hari Pahlawan di Dandangan, Kediri, Minggu 22 November 2026 untuk...
Warga Jambesari Keluhkan Jalan Rusak dan Anggaran Desa
Warga Jambesari Darusolah keluhkan jalan rusak dan keterbatasan anggaran desa; aspirasi akan dibawa anggota...