Pemkab Bintan Salurkan Rp83,9 Juta untuk Korban Bencana di Bener Meriah

REDELONG – Pemerintah Kabupaten Bener Meriah menerima bantuan dana kemanusiaan sebesar Rp83.898.000 dari Pemerintah Kabupaten Bintan untuk mendukung penanganan dan pemulihan warga terdampak banjir dan longsor pada November 2025.

Bantuan dan proses penyaluran

Bantuan itu disalurkan melalui Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Kabupaten Bintan. Dana kemudian ditransfer ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kabupaten Bener Meriah sebagai langkah administrasi resmi.

Pencairan bertujuan mempercepat penanganan darurat dan mendukung proses pemulihan masyarakat terdampak. Pemerintah daerah menyatakan dana akan dipakai sesuai peruntukan.

Pernyataan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah

Sekretaris Daerah Kabupaten Bener Meriah, Riswandika Putra, S.STP M.AP, memastikan penerimaan bantuan telah dicatat secara resmi.

“Pemerintah Kabupaten Bener Meriah telah menerima bantuan dana bencana dari Pemerintah Kabupaten Bintan sebagaimana tertuang dalam surat resmi. Bantuan ini akan digunakan sepenuhnya untuk mendukung penanganan dan pemulihan pascabencana di wilayah terdampak,”

Ia menegaskan bahwa bantuan tersebut menunjukkan solidaritas antardaerah dalam menghadapi bencana dan mempercepat pemulihan warga.

“Dana ini akan dimanfaatkan sesuai peruntukannya, yaitu untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana. Kami menyampaikan apresiasi sebesarnya dan terima kasih atas kepedulian Pemerintah Kabupaten Bintan,”

Dampak dan harapan ke depan

Pemerintah Kabupaten Bener Meriah berharap sinergi antardaerah terus terjaga. Kerja sama seperti ini dinilai penting untuk memperkuat kapasitas penanggulangan bencana di daerah yang sering terdampak kondisi hidrometeorologi.

Dengan dana bantuan yang telah masuk ke RKUD, pemerintah daerah akan mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan mendesak dan pemulihan jangka menengah. Langkah ini diharapkan mempercepat pemulihan ekonomi dan layanan dasar bagi warga terdampak.

Catatan: Bantuan ini merupakan salah satu bentuk dukungan antardaerah dalam respons bencana dan diharapkan menjadi contoh koordinasi lintas wilayah ke depan.