Rosan Koordinasi soal Penghentian Proyek Data Center BDX di Jatiluhur

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani mengatakan akan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait penghentian sementara pembangunan pusat data BDX di Jatiluhur.

Rosan menyatakan belum menerima informasi lengkap soal penghentian yang terjadi setelah inspeksi Gubernur Jawa Barat. Pernyataan itu disampaikan usai dia menghadiri kegiatan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 30 September 2026.

"Ya nanti ini kan saya baru balik. Nanti saya bicara dengan mereka,"

Penghentian Sementara dan Alasan

Pembangunan pusat data BDX dihentikan sementara karena beberapa perizinan dianggap belum selesai. Dokumen yang belum rampung termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Pekerjaan proyek mulai berjalan pada 22 September 2026. Hentinya pembangunan terjadi setelah Gubernur Jawa Barat melakukan inspeksi mendadak ke lokasi.

Koordinasi Pemerintah

Rosan menyatakan akan menghubungi Pemprov Jawa Barat untuk memperoleh detail lengkap dan menentukan langkah selanjutnya. Ia belum merinci materi pembahasan yang akan dilakukan dalam pertemuan itu.

Sementara menunggu koordinasi, proses administrasi perizinan menjadi fokus utama agar proyek dapat kembali dilanjutkan sesuai ketentuan.

Profil Proyek dan Nilai Investasi

Pusat data BDX dikembangkan sebagai proyek berbasis artificial intelligence atau AI. Investasi proyek dilaporkan mencapai sekitar Rp3,5 triliun.

Proyek ini dinilai strategis karena berhubungan dengan infrastruktur digital dan layanan berbasis kecerdasan buatan. Namun, kepatuhan pada aturan lingkungan dan bangunan menjadi prasyarat utama kelanjutan pembangunan.

Langkah Selanjutnya

Pemerintah pusat dan daerah diperkirakan akan menyelaraskan persyaratan perizinan dan timeline penyelesaian administrasi. Jika perizinan lengkap, pengerjaan proyek kemungkinan bisa dilanjutkan sesuai keputusan bersama.

Kasus ini menyoroti pentingnya kepatuhan proses perizinan dalam proyek investasi besar, terutama yang berdampak lingkungan dan tata ruang. Perkembangan lebih lanjut akan bergantung pada hasil komunikasi antara BKPM dan Pemprov Jawa Barat.