Nasional

BGN Siapkan Aplikasi Rating untuk Dapur MBG

Bagikan:

BGN RI tengah mengembangkan aplikasi penilaian yang memungkinkan kepala sekolah memberi rating dan catatan terhadap layanan MBG dari dapur SPPG. Sistem ini bertujuan mempercepat evaluasi, meningkatkan transparansi, dan memudahkan pelaporan masalah seperti menu buruk atau keterlambatan.

Model penilaian seperti layanan pesan-antar

Menurut Kepala BGN, Sudaryono, mekanisme penilaian akan dibuat menyerupai aplikasi pesan-antar. Kepala sekolah dapat memberi bintang dan menulis catatan langsung pada platform tersebut.

"Nantinya, kami itu akan memberikan semacam aplikasi kepada Bapak, Ibu Kepala Sekolah... seperti di ojek online itu... Bapak, Ibu Guru itu bisa ngasih bintang, bisa ngasih catatan terhadap si dapur itu ya," ujar Sudaryono.

Dengan model ini, BGN berharap evaluasi datang langsung dari lingkungan sekolah sehingga data layanan dapur lebih akurat dan dapat ditindaklanjuti.

Peran guru dalam pengawasan makanan

BGN juga menegaskan peran guru lebih luas dari sekadar mencicipi. Guru diminta memakan bersama siswa dan melakukan pengecekan fisik pada makanan yang diterima sekolah.

Pemeriksaan mencakup kondisi kemasan, ketersediaan label informasi produk, serta kejelasan batas waktu konsumsi (expired date). Jika syarat tidak terpenuhi, makanan diminta tidak dibagikan.

"Saya minta kepada Bapak, Ibu Kepala Sekolah... manakala makan itu diterima oleh sekolah tidak ada labelnya di setiap omprengnya, itu saya minta untuk tidak dibagikan," kata Sudaryono.

Apa saja yang bisa dilaporkan

  • Menu yang dinilai tidak layak atau bergizi rendah
  • Keterlambatan pengantaran
  • Kondisi kemasan yang rusak atau tanpa label
  • Masalah pelayanan lain selama distribusi

Setiap laporan akan terekam di platform sehingga BGN dapat menggunakan data tersebut untuk menilai dan memperbaiki kinerja dapur penyedia MBG.

Target penerapan dan langkah selanjutnya

BGN menargetkan akses aplikasi dapat diberikan kepada seluruh kepala sekolah dalam waktu singkat. Proses pengembangan dan distribusi akses diperkirakan memakan waktu sekitar satu hingga tiga minggu.

"Tentu saja kami perlu waktu mungkin 1, 2, 3 minggu ini untuk bisa semua kepala sekolah itu bisa mengakses itu, kemudian memberikan penilaian terhadap pelayanan MBG," tutur Sudaryono.

Dengan sistem ini, BGN berharap perbaikan layanan dapur lebih cepat dan pengawasan keamanan pangan di sekolah menjadi lebih ketat. Umpan balik sekolah akan menjadi dasar tindakan perbaikan dan penegakan standar layanan MBG ke depan.

Andika Nugraha
Penulis
Andika Nugraha

Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.

Berita Terkait