BGN Siapkan Aplikasi Rating untuk Dapur MBG
BGN RI tengah mengembangkan aplikasi penilaian yang memungkinkan kepala sekolah memberi rating dan catatan terhadap layanan MBG dari dapur SPPG. Sistem ini bertujuan mempercepat evaluasi, meningkatkan transparansi, dan memudahkan pelaporan masalah seperti menu buruk atau keterlambatan.
Model penilaian seperti layanan pesan-antar
Menurut Kepala BGN, Sudaryono, mekanisme penilaian akan dibuat menyerupai aplikasi pesan-antar. Kepala sekolah dapat memberi bintang dan menulis catatan langsung pada platform tersebut.
"Nantinya, kami itu akan memberikan semacam aplikasi kepada Bapak, Ibu Kepala Sekolah... seperti di ojek online itu... Bapak, Ibu Guru itu bisa ngasih bintang, bisa ngasih catatan terhadap si dapur itu ya," ujar Sudaryono.
Dengan model ini, BGN berharap evaluasi datang langsung dari lingkungan sekolah sehingga data layanan dapur lebih akurat dan dapat ditindaklanjuti.
Peran guru dalam pengawasan makanan
BGN juga menegaskan peran guru lebih luas dari sekadar mencicipi. Guru diminta memakan bersama siswa dan melakukan pengecekan fisik pada makanan yang diterima sekolah.
Pemeriksaan mencakup kondisi kemasan, ketersediaan label informasi produk, serta kejelasan batas waktu konsumsi (expired date). Jika syarat tidak terpenuhi, makanan diminta tidak dibagikan.
"Saya minta kepada Bapak, Ibu Kepala Sekolah... manakala makan itu diterima oleh sekolah tidak ada labelnya di setiap omprengnya, itu saya minta untuk tidak dibagikan," kata Sudaryono.
Apa saja yang bisa dilaporkan
- Menu yang dinilai tidak layak atau bergizi rendah
- Keterlambatan pengantaran
- Kondisi kemasan yang rusak atau tanpa label
- Masalah pelayanan lain selama distribusi
Setiap laporan akan terekam di platform sehingga BGN dapat menggunakan data tersebut untuk menilai dan memperbaiki kinerja dapur penyedia MBG.
Target penerapan dan langkah selanjutnya
BGN menargetkan akses aplikasi dapat diberikan kepada seluruh kepala sekolah dalam waktu singkat. Proses pengembangan dan distribusi akses diperkirakan memakan waktu sekitar satu hingga tiga minggu.
"Tentu saja kami perlu waktu mungkin 1, 2, 3 minggu ini untuk bisa semua kepala sekolah itu bisa mengakses itu, kemudian memberikan penilaian terhadap pelayanan MBG," tutur Sudaryono.
Dengan sistem ini, BGN berharap perbaikan layanan dapur lebih cepat dan pengawasan keamanan pangan di sekolah menjadi lebih ketat. Umpan balik sekolah akan menjadi dasar tindakan perbaikan dan penegakan standar layanan MBG ke depan.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...