NasDem Minta APBD Medan 2027 Prioritaskan Kesejahteraan Warga

Medan — Fraksi Partai NasDem DPRD Kota Medan menekankan agar Pemerintah Kota (Pemko) Medan menyusun APBD 2027 dengan skala prioritas yang jelas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pernyataan itu disampaikan dr. Faisal Arbie M.Biomed saat membacakan pemandangan Fraksi pada rapat paripurna Rancangan APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2027, Senin (5/10) di gedung DPRD Medan.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Wong Chun Sen dan dihadiri Wakil Ketua DPRD, wali kota, anggota dewan, serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Fraksi NasDem mengingatkan semua sumber daya daerah — keuangan, SDA, dan SDM — harus dikelola maksimal agar anggaran berdampak langsung pada peningkatan pendapatan dan kualitas hidup warga.

Prioritas anggaran dan sinergi

Faisal menekankan arah kebijakan APBD 2027 harus menempatkan peningkatan kesejahteraan sebagai tujuan utama. Ia menilai proses penyusunan anggaran perlu kolaborasi erat antara Pemko Medan dan DPRD agar program bersifat stimulus ekonomi dan bukan sekadar angka belaka.

"Maka proses penyusunan dan perencanaan APBD 2027 harus sinergi atau kolaborasi Pemko Medan dan DPRD,"

Aspirasi masyarakat dan bantuan sosial

Fraksi NasDem meminta anggaran menjawab kebutuhan dasar warga, seperti perbaikan jalan lingkungan, akses air bersih, pelayanan kesehatan yang adil, serta pendidikan yang tidak membebani orang tua. Mereka juga mengkritik penyaluran bantuan sosial (Bansos) yang masih dinilai belum tepat sasaran dan meminta perbaikan mekanisme pencairan dan verifikasi data.

Perhatian untuk UMKM dan pedagang kecil

NasDem memberi perhatian khusus pada pedagang kecil dan pelaku UMKM yang kini menghadapi tekanan biaya usaha dan menurunnya daya beli masyarakat. Fraksi menilai dukungan anggaran harus nyata dan proaktif agar usaha mikro tetap berjalan dan memberikan penghasilan bagi keluarga.

"Kita selalu sebut UMKM tulang punggung ekonomi, maka keberpihakan harus terlihat di anggaran. Pedagang kecil tidak minta dikasihani. Mereka ingin dagangannya laku, usahanya hidup, pulang bawa penghasilan untuk keluarganya," tegas Faisal.

Evaluasi program UHC

Sebagai dokter, Faisal mendorong evaluasi menyeluruh terhadap program Universal Health Coverage (UHC). Ia menilai keberhasilan UHC tidak bisa diukur semata oleh status kepesertaan, melainkan harus terlihat dari akses dan kualitas layanan saat masyarakat membutuhkan pertolongan.

"Masyarakat harus benar-benar dapat pelayanan saat butuh pertolongan. Keluhan rujukan masih kita terima. Penumpukan pasien di IGD, keterbatasan kamar rawat inap dan ICU harus diperhatikan,"

Harapan dan langkah ke depan

Fraksi NasDem berharap sinergi antara Pemko Medan dan DPRD tidak berhenti pada rancangan angka anggaran, tetapi menghasilkan program yang berdampak nyata pada kehidupan sehari-hari warga. Evaluasi penerapan kebijakan, perbaikan penyaluran bansos, serta dukungan anggaran bagi UMKM dan pelayanan kesehatan menjadi fokus yang harus ditindaklanjuti dalam pembahasan APBD 2027.