Gerindra Minta APBD Medan 2027 Berpihak pada Masyarakat

Medan — Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Medan mendesak agar R-APBD 2027 benar-benar tepat sasaran dan berpihak pada kebutuhan warga. Dorongan itu disampaikan saat pemandangan umum Fraksi Gerindra atas R-APBD 2027 pada rapat paripurna DPRD Medan, Senin (5/10), yang dihadiri Wali Kota Medan dan pimpinan DPRD serta OPD.

Sorotan utama Fraksi Gerindra

Wakil Fraksi Gerindra, Dame Duma Sari Hutagalung, menekankan bahwa anggaran bukan sekadar angka administratif, melainkan alat politik anggaran yang mencerminkan keberpihakan pemerintah.

"APBD bukan sekadar dokumen administratif, bukan sekadar kumpulan angka, dan bukan pula sekadar formalitas tahunan antara eksekutif dan legislatif. APBD adalah instrumen politik anggaran, APBD adalah wajah keberpihakan pemerintah kepada rakyatnya,"

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Wong Chun Sen dan didampingi Wakil Ketua DPRD Hj Sri Rezeki, Zulkarnaen, dan Hadi Suhendra.

Proyeksi fiskal dan pertanyaan rasional

Gerindra meminta penjelasan rasional atas struktur R-APBD 2027 yang diproyeksikan sebagai berikut:

Duma meminta keterbukaan mengenai perubahan ruang fiskal, apakah akibat efisiensi, kebijakan transfer, atau kemampuan OPD merealisasikan anggaran.

Sasaran PAD dan potensi riil

Soal PAD, Gerindra menolak penetapan target terlalu rendah demi kenyamanan realisasi. Fraksi itu juga menolak target tinggi tanpa dasar perhitungan jelas.

"Itu menjual optimisme di atas kertas. Gerindra minta potensi PAD riil dibuka,"

Fraksi meminta penghitungan potensi PAD mencakup:

• Piutang pajak belum tertagih
• Potensi reklame, parkir, hotel, restoran, hiburan
• PBB-P2, BPHTB, dan kontribusi digitalisasi

Penanganan banjir dan kemiskinan

Duma menekankan perlunya peta prioritas penanganan banjir: target pembangunan jalan, titik drainase, dan perbandingan anggaran pemeliharaan versus pembangunan baru. Keberhasilan tidak boleh diukur hanya dari serapan anggaran.

"Banjir tidak mengenal batas administrasi, jangan ada ego kewenangan. Yang dibutuhkan rakyat bukan siapa paling berwenang, tapi siapa paling bertanggung jawab,"

Untuk pengentasan kemiskinan, Fraksi Gerindra meminta ukuran keberhasilan berdasarkan berapa keluarga yang benar-benar keluar dari kemiskinan dan memiliki exit strategy.

Transportasi dan BRT Mebidang

Gerindra juga mengingatkan Dinas Perhubungan agar dana APBD untuk proyek BRT Mebidang tidak hanya membiayai infrastruktur tanpa mengurai kemacetan. Keberhasilan BRT dinilai dari berapa banyak masyarakat beralih dari kendaraan pribadi karena layanan yang lebih nyaman, aman, murah, dan tepat waktu.

Penutup

Fraksi Gerindra menegaskan setiap program dalam R-APBD 2027 harus memiliki indikator keberhasilan yang jelas dan manfaat langsung bagi masyarakat. Pembahasan anggaran diminta tidak berhenti pada angka, melainkan memastikan tujuan, target, dan pertanggungjawaban yang terang.