Gerindra Minta APBD Medan 2027 Berpihak pada Masyarakat
Medan — Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Medan mendesak agar R-APBD 2027 benar-benar tepat sasaran dan berpihak pada kebutuhan warga. Dorongan itu disampaikan saat pemandangan umum Fraksi Gerindra atas R-APBD 2027 pada rapat paripurna DPRD Medan, Senin (5/10), yang dihadiri Wali Kota Medan dan pimpinan DPRD serta OPD.
Sorotan utama Fraksi Gerindra
Wakil Fraksi Gerindra, Dame Duma Sari Hutagalung, menekankan bahwa anggaran bukan sekadar angka administratif, melainkan alat politik anggaran yang mencerminkan keberpihakan pemerintah.
"APBD bukan sekadar dokumen administratif, bukan sekadar kumpulan angka, dan bukan pula sekadar formalitas tahunan antara eksekutif dan legislatif. APBD adalah instrumen politik anggaran, APBD adalah wajah keberpihakan pemerintah kepada rakyatnya,"
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Wong Chun Sen dan didampingi Wakil Ketua DPRD Hj Sri Rezeki, Zulkarnaen, dan Hadi Suhendra.
Proyeksi fiskal dan pertanyaan rasional
Gerindra meminta penjelasan rasional atas struktur R-APBD 2027 yang diproyeksikan sebagai berikut:
| Item | Proyeksi |
|---|---|
| Pendapatan | Rp6,98 triliun |
| Belanja | Rp7,16 triliun |
| Pembiayaan | Rp175 miliar |
Duma meminta keterbukaan mengenai perubahan ruang fiskal, apakah akibat efisiensi, kebijakan transfer, atau kemampuan OPD merealisasikan anggaran.
Sasaran PAD dan potensi riil
Soal PAD, Gerindra menolak penetapan target terlalu rendah demi kenyamanan realisasi. Fraksi itu juga menolak target tinggi tanpa dasar perhitungan jelas.
"Itu menjual optimisme di atas kertas. Gerindra minta potensi PAD riil dibuka,"
Fraksi meminta penghitungan potensi PAD mencakup:
- Piutang pajak belum tertagih
- Potensi reklame, parkir, hotel, restoran, hiburan
- PBB-P2, BPHTB, dan kontribusi digitalisasi
Penanganan banjir dan kemiskinan
Duma menekankan perlunya peta prioritas penanganan banjir: target pembangunan jalan, titik drainase, dan perbandingan anggaran pemeliharaan versus pembangunan baru. Keberhasilan tidak boleh diukur hanya dari serapan anggaran.
"Banjir tidak mengenal batas administrasi, jangan ada ego kewenangan. Yang dibutuhkan rakyat bukan siapa paling berwenang, tapi siapa paling bertanggung jawab,"
Untuk pengentasan kemiskinan, Fraksi Gerindra meminta ukuran keberhasilan berdasarkan berapa keluarga yang benar-benar keluar dari kemiskinan dan memiliki exit strategy.
Transportasi dan BRT Mebidang
Gerindra juga mengingatkan Dinas Perhubungan agar dana APBD untuk proyek BRT Mebidang tidak hanya membiayai infrastruktur tanpa mengurai kemacetan. Keberhasilan BRT dinilai dari berapa banyak masyarakat beralih dari kendaraan pribadi karena layanan yang lebih nyaman, aman, murah, dan tepat waktu.
Penutup
Fraksi Gerindra menegaskan setiap program dalam R-APBD 2027 harus memiliki indikator keberhasilan yang jelas dan manfaat langsung bagi masyarakat. Pembahasan anggaran diminta tidak berhenti pada angka, melainkan memastikan tujuan, target, dan pertanggungjawaban yang terang.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Polsek Siantar Barat Mediasi Keributan di Kafe P, Kasus Selesai Secara Kekeluargaan
Polsek Siantar Barat merespon keributan di Kafe P (21/11) dan memediasi hingga kedua pihak sepakat menyelesa...
Polda Sumut Tangkap 7 Tersangka di Tanjung Morawa
Polda Sumut menangkap tujuh orang di Tanjung Morawa pada 21 November terkait dugaan premanisme dan penembaka...
Pujakesuma Siap Biayai Atlet Deliserdang ke Porprovsu 2026
Pujakesuma menawarkan membiayai keberangkatan 404 atlet Deliserdang ke Porprovsu XII 2026 setelah Pemkab bat...
H. Abdul Malik Terpilih Jadi Sekretaris Umum MUI Sergai
H. Abdul Malik terpilih sebagai Sekretaris Umum MUI Sergai pada 22 November 2026 menggantikan H. Elmis yang...
Kerukunan Umat Beragama Sumut: Indeks Tumbuh, Tantangan Rumah Ibadah
IKUB Sumut 2025 tembus 81,56 dan IHA 2026 7,36; capaian positif namun persoalan pendirian rumah ibadah di Me...
Pemerintah Aceh: Mualem Tak Titip Calon Ketua PWI Aceh
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Dr. Nurlis Efendi, menegaskan Gubernur Muzakir Manaf tak mendukung calon Ketua...