Ombudsman: Pengaduan Investasi dan Hilirisasi Terus Menurun

Ombudsman RI mencatat penurunan jumlah pengaduan masyarakat di sektor investasi dan hilirisasi sejak 2025. Anggota Ombudsman Abdul Ghoffar menyebutkan total pengaduan mencapai 183 laporan pada 2025, dan tercatat 90 laporan hingga pertengahan 2026. Data ini mendorong upaya percepatan penyelesaian dan peningkatan kualitas layanan publik.

Tren pengaduan dan angka terbaru

Menurut Ghoffar, tren pengaduan mulai menurun sejak 2025. Sampai pertengahan 2026 jumlah laporan tercatat 90 dan Ombudsman berharap angka itu tidak bertambah. Penurunan ini dilihat sebagai indikator perbaikan layanan, namun masih memerlukan pemantauan lebih lanjut.

Langkah percepatan penyelesaian pengaduan

Ombudsman menyatakan percepatan penanganan dilakukan lewat penguatan koordinasi antarinstansi. Salah satu langkah adalah penunjukan narahubung yang aktif dan responsif untuk memperlancar komunikasi. Tujuannya agar alur penyelesaian pengaduan berjalan lebih singkat dan terukur.

Penilaian kualitas pelayanan publik

Dalam penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik, Kementerian Investasi dan Hilirisasi mendapat predikat kualitas pelayanan yang baik. Ombudsman menilai capaian itu perlu dipertahankan dan ditingkatkan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Peningkatan kapasitas SDM dan pencegahan maladministrasi

Ombudsman berencana memperkuat sinergi pencegahan maladministrasi melalui kajian layanan publik di sektor investasi dan hilirisasi. Fokusnya meliputi peningkatan kapasitas sumber daya manusia lewat seminar, pelatihan, dan diskusi terfokus. Langkah ini dimaksudkan agar setiap lembaga memahami alur kerja mitra terkait.

"Peningkatan kapasitas SDM dapat dilakukan melalui seminar, pelatihan, maupun diskusi terfokus agar terdapat pemahaman yang lebih baik terhadap alur kerja masing-masing lembaga," kata Abdul Ghoffar.

Peran Kementerian Investasi dan Hilirisasi

Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Todotua Pasaribu menegaskan sebagian besar program kementeriannya berkaitan langsung dengan pelayanan publik. Ia menyatakan bahwa kualitas pelayanan menjadi faktor penting dalam mendukung iklim investasi nasional dan pertumbuhan ekonomi.

"Kami berharap terus mendapatkan masukan dan pendampingan dari Ombudsman dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat," ujar Todotua Pasaribu.

Dengan pengaduan yang menurun dan penilaian pelayanan yang baik, kedua lembaga berharap dapat meningkatkan kecepatan penyelesaian kasus dan mencapai target investasi nasional. Penguatan koordinasi dan peningkatan kapasitas SDM akan menjadi fokus ke depan untuk mencegah maladministrasi dan memperkuat kepercayaan publik.