Polda Aceh Tangani Empat Laporan Perdagangan Orang, 8 Korban
BANDA ACEH — Polda Aceh sedang menangani empat laporan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang melibatkan delapan korban dan delapan terduga pelaku. Tiga laporan telah naik ke penyidikan, sedangkan satu masih dalam penyelidikan.
Empat laporan, tiga dalam penyidikan
Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Aceh, AKBP Andi Rahmansyah, menyatakan pengungkapan ini di Aula Ditreskrimum Polda Aceh pada Jumat (20/11). Menurutnya, tiga laporan ditangani Subdit IV Renakta Ditreskrimum Polda Aceh, sementara satu laporan lainnya ditangani Satreskrim Polres Aceh Barat.
"Total ada empat laporan TPPO yang saat ini kami tangani. Tiga laporan ditangani Subdit Renakta Ditreskrimum Polda Aceh, sedangkan satu laporan lainnya ditangani Satreskrim Polres Aceh Barat," ujar Andi.
Modus perekrutan dan peran pelaku
Polisi mencatat modus perekrutan beragam. Pelaku menawarkan pekerjaan sebagai pekerja rumah tangga, karyawan restoran, anak buah kapal (ABK), hingga pekerja seks komersial (PSK) dengan janji gaji besar.
Andi menjelaskan peran para terduga pelaku berbeda-beda. Mereka berperan sebagai perekrut, penampung, pemodal, pengirim korban, hingga penyedia tempat.
Korban dan barang bukti
Dari penanganan kasus ini, tercatat 8 korban dan 8 terduga pelaku. Dalam proses pengungkapan, polisi mengamankan berbagai barang bukti yang mendukung proses hukum.
- Tiket pesawat
- Paspor
- Telepon genggam
- Dokumen kontrak kerja dan bukti gaji
Barang bukti tersebut akan dipakai untuk mengembangkan penyidikan dan menjerat para pelaku sesuai peran masing-masing.
Koordinasi antarlembaga dan upaya penegakan hukum
Polda Aceh bekerja sama dengan Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Aceh dalam penanganan kasus ini. Kerja sama ini meliputi perlindungan korban dan verifikasi dokumen tenaga kerja.
"Kami akan terus mengembangkan kasus ini dan mengejar para pelaku yang terlibat hingga seluruhnya dapat diproses sesuai hukum yang berlaku," kata Andi.
Imbauan bagi pencari kerja
Andi mengimbau masyarakat untuk berhati-hati menerima tawaran kerja, terutama yang menjanjikan gaji besar tanpa informasi dan legalitas jelas. warga yang hendak bekerja ke luar negeri diminta menggunakan jalur resmi dan melengkapi persyaratan sesuai ketentuan.
Jika mengetahui adanya perekrutan tenaga kerja secara ilegal, masyarakat diminta segera melapor ke kepolisian setempat atau melalui layanan Call Center 110 agar penanganan dan pencegahan dapat dilakukan lebih cepat.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pajak Daerah Sumut 2026: Sebagian Besar Belum Capai Target
Dengan enam pekan tersisa, sebagian besar jenis pajak Sumut belum capai target; PAP hampir terpenuhi sementa...
Nias Gelar Tanam Padi Serentak, Sekda Tekankan Disiplin dan Teknologi
Sekda Nias buka Gerakan Tanam Padi Serentak di Desa Soewe (19/11), tekan disiplin jadwal tanam, teknologi, d...
Realisasi Pajak Sumut 2026: PAP Nyaris Capai Target, Alat Berat Tertinggal
Realisasi pajak Sumut akhir 2026 belum optimal; PAP hampir capai target, sementara Pajak Alat Berat dan Opse...
Polda Sumut Tangkap 7 Tersangka Perdagangan Bayi di Medan
Polda Sumut menangkap tujuh tersangka perdagangan bayi di Medan setelah rekayasa pengasuhan dan rangkaian tr...
Polres Sergai Gagalkan Pengiriman PMI Nonprosedural ke Malaysia
Polres Sergai menangkap seorang agen dan menyelamatkan dua calon PMI yang hendak diberangkatkan nonprosedura...
Lokomotif KA Siantar Ekspres Terbakar Usai Tabrak Mopen di Simalungun
Lokomotif KA Siantar Ekspres terbakar setelah menabrak mopen di Simalungun; 1 tewas, 3 luka ringan termasuk...