Lokal

Realisasi Pajak Sumut 2026: PAP Nyaris Capai Target, Alat Berat Tertinggal

Bagikan:
Petugas Bapenda Sumut memaparkan realisasi pajak daerah 2026

Medan — Realisasi pajak daerah Sumatera Utara menjelang akhir 2026 belum sepenuhnya menggembirakan. Dari tujuh jenis pajak yang dikelola Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumut, hanya Pajak Air Permukaan (PAP) yang hampir mencapai target, sementara Pajak Alat Berat dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) masih tertinggal.

Detail capaian per jenis pajak

Data capaian disampaikan Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan I Bapenda Sumut, Yudhi Armand, saat konferensi pers di Lobby Dekranasda Sumut, Jumat (20/11). Dia merinci target dan realisasi untuk tujuh jenis pajak yang dikelola Bapenda.

Jenis Pajak Target Realisasi Persentase
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Rp1,8 triliun Rp1,2 triliun ~66%
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Rp1,094 triliun Rp762,1 miliar ~69,7%
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Rp1,8 triliun Rp1,4 triliun ~77,8%
Pajak Rokok Rp1,4 triliun Rp985,6 miliar ~70,4%
Pajak Air Permukaan (PAP) Rp174,7 miliar Rp174,3 miliar ~99,7%
Pajak Alat Berat Rp3,2 miliar Rp1,06 miliar ~33,1%
Opsen Pajak MBLB Rp6,5 miliar Rp3,04 miliar ~46,8%

Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022, Bapenda mengelola tujuh jenis pajak yakni Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP), Pajak Rokok, Pajak Alat Berat, serta Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).

Terobosan untuk menutup selisih

Untuk mengejar target, Bapenda Sumut menerapkan beberapa terobosan berbasis digital dan kerja sama lintas instansi. Di sektor PAP, Bapenda menguji coba pemasangan clamp-on flowmeter digital pada tiga titik wajib pajak. Alat ini membaca volume pemakaian air secara online dan menjadi awal pendataan terhadap sekitar 500 titik air perusahaan.

Di sektor Opsen MBLB, Bapenda menggandeng Bank Sumut melalui aplikasi E-TPPD agar pungutan dari kabupaten dan kota langsung terdistribusi otomatis. Skema ini dimaksudkan mengurangi potensi kehilangan pendapatan.

Upaya meningkatkan kepatuhan dan layanan

Untuk mendorong PKB, Bapenda memberlakukan kebijakan pemutihan: dua tahun tunggakan dan satu tahun berjalan, serta penghapusan denda. Razia gabungan tetap dilaksanakan secara humanis. Layanan Samsat Malam diperluas di lokasi strategis untuk memudahkan pembayaran di luar jam kerja.

Kegiatan ini sangat membantu kita untuk menjelaskan atau mempublikasikan kegiatan-kegiatan, upaya-upaya kami dalam hal mengoptimalisasikan pajak daerah agar diketahui oleh seluruh masyarakat kita.

Selain itu, Bapenda sedang memetakan potensi pajak bahan bakar solar untuk kendaraan laut (Marine Fuel Oil/MFO) bersama Kantor KSOP Belawan dan menyisir potensi alat berat di wilayah perkebunan. Penertiban administrasi lewat pencocokan dan pemblokiran kendaraan berdasar NIK juga digencarkan untuk meningkatkan kepatuhan ASN dan masyarakat.

Dengan kombinasi inovasi digital, koordinasi antarlembaga, dan perluasan layanan, Bapenda Sumut optimistis capaian pendapatan daerah dapat meningkat dan berkelanjutan.

Sarah Kurniawati
Penulis
Sarah Kurniawati

Reporter ekonomi yang mengulas pasar, investasi, UMKM, serta kebijakan fiskal dan moneter.

Berita Terkait