Lokal

Pajak Daerah Sumut 2026: Sebagian Besar Belum Capai Target

Bagikan:
Ilustrasi kantor Bapenda Sumatera Utara dan layanan pajak

Medan. Dengan sekitar enam pekan tersisa menuju penutupan tahun anggaran 2026, sebagian besar jenis pajak daerah di Sumatera Utara (Sumut) belum mencapai target. Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan I Bapenda Sumut memaparkan capaian tiap sektor dan langkah percepatan yang sedang dijalankan.

Realisasi pajak per jenis

Data Bapenda menunjukkan beberapa sektor tertinggal, sementara satu jenis pajak hampir terpenuhi. Berikut realisasi dan target yang dipaparkan:

Jenis Pajak Realisasi Target Persentase
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Rp1,2 triliun Rp1,8 triliun 66,67%
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Rp762,1 miliar Rp1,094 triliun 69,67%
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Rp1,4 triliun Rp1,8 triliun 77,78%
Pajak Rokok Rp985,6 miliar Rp1,4 triliun 70,40%
Pajak Air Permukaan (PAP) Rp174,3 miliar Rp174,7 miliar 99,74%
Pajak Alat Berat Rp1,06 miliar Rp3,2 miliar 33,13%
Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) Rp3,04 miliar Rp6,5 miliar 46,77%

Langkah Bapenda untuk mengejar target

Bapenda Sumut telah menyiapkan beberapa langkah bertahap untuk mengejar kekurangan penerimaan. Salah satu upaya teknis dilakukan pada sektor PAP dengan uji coba perangkat clamp-on flowmeter digital pada tiga titik wajib pajak. Alat ini mendeteksi volume pemakaian air secara daring dan menjadi awal pendataan sekitar 500 titik perusahaan wajib pajak.

"Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022, Bapenda mengelola tujuh jenis pajak yakni Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP), Pajak Rokok, Pajak Alat Berat, serta Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)," ujar Yudhi Armand.

Untuk opsen MBLB, Bapenda menggandeng Bank Sumut lewat aplikasi Elektronik Tambahan Penghasilan Pegawai Daerah (E-TPPD). Skema ini membuat pemungutan dari kabupaten/kota langsung terbagi otomatis sehingga potensi kehilangan pendapatan dapat ditekan.

Selain itu, Bapenda melakukan pemetaan potensi alat berat di wilayah perkebunan dan menggali potensi pajak bahan bakar solar untuk kendaraan di atas air (Marine Fuel Oil/MFO) melalui koordinasi dengan KSOP Belawan.

Di sektor PKB, kebijakan pemutihan diterapkan dengan skema dua tahun tunggakan dan satu tahun berjalan, serta penghapusan denda. Razia gabungan tetap dijalankan secara "humanis" bersama instansi terkait. Pelayanan juga diperluas lewat Samsat Malam di beberapa lokasi untuk meningkatkan kepatuhan.

Bapenda turut melakukan pencocokan dan pemblokiran data kendaraan berdasarkan NIK bersama instansi terkait. Langkah ini bertujuan menertibkan kepemilikan dan kewajiban pajak kendaraan.

"Kegiatan ini sangat membantu kita untuk menjelaskan atau mempublikasikan kegiatan-kegiatan, upaya-upaya kami dalam hal mengoptimalisasikan pajak daerah agar diketahui oleh seluruh masyarakat kita," kata M. Ainul Hafis.

Prospek dan penutup

Bapenda Sumut menyatakan optimistis target pendapatan daerah dapat tercapai secara berkelanjutan melalui kombinasi perangkat teknologi, kerja sama antarinstansi, dan kebijakan layanan serta pemutihan. Realisasi PAP yang hampir penuh dinilai sebagai tanda bahwa upaya pendataan dan pengawasan mulai membuahkan hasil.

Langkah berikutnya adalah memperluas penerapan alat ukur digital, memperketat mekanisme pemungutan opsen, dan menambah titik layanan Samsat malam untuk menjangkau wajib pajak yang belum patuh.

Sarah Kurniawati
Penulis
Sarah Kurniawati

Reporter ekonomi yang mengulas pasar, investasi, UMKM, serta kebijakan fiskal dan moneter.

Berita Terkait