Sahat: Pernyataan Prabowo Upaya 'Menggembosi' Gerakan Mahasiswa

MEDAN — Aktivis 98 Sahat Simatupang menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut ada pihak membiayai aksi unjuk rasa pengkritik pemerintah adalah upaya sistematis untuk melemahkan gerakan moral mahasiswa. Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat peringatan Hari Pekan Nasional Petani dan Nelayan di Gorontalo, Rabu (24/6); Sahat memberi respons dari Medan, Sabtu (27/6).

Prabowo disebut 'menggembosi' gerakan mahasiswa

Sahat menyatakan narasi soal pembiayaan demonstrasi berpotensi menggiring opini publik agar meragukan independensi mahasiswa yang belakangan gencar mengkritik kebijakan pemerintah. Ia menegaskan bahwa klaim tersebut bukan sekadar komentar politik, melainkan bagian dari rangkaian taktik untuk meredam kritik.

“Narasi bahwa demonstrasi dibiayai pihak tertentu merupakan cara menggiring opini agar kepercayaan publik terhadap gerakan mahasiswa runtuh,” kata Sahat.

Rangkaian peristiwa yang dianggap melemahkan

Sahat merujuk pada beberapa peristiwa dalam beberapa pekan terakhir sebagai bukti pola yang sama. Ia menyebut kedatangan Budiman Sudjatmiko, Nusron Wahid, dan Sudaryono ke kampus UGM; pengakuan Ketua BEM FH Universitas Bung Karno, Muhammad Abdimaludin, yang mengaku menerima Rp20 juta dari polisi agar tidak ikut demonstrasi di Istana Negara; serta pernyataan Prabowo yang mengklaim mengetahui adanya pihak yang membiayai demontrasi.

Ia mengatakan, “Saya membaca seluruh rangkaian peristiwa itu sebagai upaya menggembosi gerakan moral mahasiswa.”

Kriminalisasi dan tekanan terhadap aktivis

Sahat juga menyoroti laporan terhadap mantan Ketua BEM UGM, Tiyo Ardianto, yang dipolisikan oleh tiga pihak berbeda sepanjang Juni 2026 atas dugaan penghinaan terhadap presiden. Menurutnya, langkah-langkah hukum itu menunjukkan semakin sempitnya ruang kritik bagi mahasiswa.

Kritik terhadap Program MBG dan kebijakan fiskal

Dalam penjelasannya, Sahat merinci tuntutan mahasiswa dalam aksi bertajuk “Menuju Indonesia Bangkrut”. Tuntutan itu antara lain terkait mahalnya harga kebutuhan pokok, kenaikan harga BBM, penghentian Program Makan Bergizi Gratis (MBG), pembatalan program Koperasi Desa Merah Putih, dan penolakan militerisme dalam urusan sipil.

Ia mempertanyakan klaim Badan Gizi Nasional bahwa MBG meningkatkan kehadiran dan konsentrasi siswa. Sahat berargumen anggaran program yang menurutnya mencapai ratusan triliun rupiah tidak disertai ukuran keberhasilan yang transparan.

“MBG itu bukan makanan gratis. Itu dibayar dari pajak rakyat. Karena itu wajar jika mahasiswa meminta program tersebut dihentikan. Itu adalah kritik moral. Kalau kritik seperti ini justru digembosi, artinya negara sedang menuju kebangkrutan,” ujarnya.

Kabinet besar dan kekhawatiran fiskal

Sahat juga menyoroti besarnya jumlah menteri dan wakil menteri dalam Kabinet Merah Putih yang ia nilai membebani APBN. Ia menyebut kabinet yang terdiri dari 108 pejabat setingkat menteri sebagai salah satu faktor yang memicu kekhawatiran mahasiswa terkait kondisi fiskal, utang yang meningkat, dan melemahnya daya beli masyarakat.

Menurut Sahat, mahasiswa tidak digerakkan oleh pihak tertentu, melainkan menawarkan gagasan agar anggaran negara disusun tepat sasaran untuk menangani krisis ekonomi.

Dengan demikian, Sahat memandang aksi mahasiswa sebagai bentuk kritik moral terhadap kebijakan publik dan kondisi ekonomi nasional, bukan sebagai hasil manuver pihak luar.