Nasional

Panja Baleg DPR Selesaikan Pembahasan RUU Reforma Agraria

Bagikan:
Rapat Panja Baleg DPR membahas RUU Pengaturan Reforma Agraria

Panja Baleg DPR menyelesaikan pembahasan Rancangan Undang-Undang Pengaturan Reforma Agraria (RUPRA) pada Senin, 21 September 2026. RUU itu kini terdiri dari 14 bab dan 53 pasal setelah melalui kajian daftar inventarisasi masalah (DIM) dan kesepakatan rumusan norma untuk menangani konflik agraria.

Hasil pembahasan dan jumlah DIM

Pembahasan berlangsung intensif di tingkat Panitia Kerja (Panja) Baleg. Pemerintah semula menyampaikan 596 DIM kepada DPR pada pembahasan tingkat pertama. Dari keseluruhan DIM, Panja mengambil sikap sebagai berikut:

Jenis Keputusan DIM Jumlah
DIM tetap 164
Berubah redaksional 54
Berubah substansi 57
Dihapus 295
Tambahan substansi 3
Tambahan pasal/ayat/huruf 20
Reposisi dan ubah 3

Tujuan dan ruang lingkup RUU

Ketua Panja, Iman Syukri, menyatakan seluruh pihak berdebat secara konstruktif sehingga tercapai kesepakatan rumusan. Ia menegaskan rumusan itu diharapkan menyelesaikan berbagai persoalan agraria di lapangan.

"Diharapkan ini mampu menjadi solusi dalam menghadapi permasalahan dan konflik terkait penyelenggaraan reforma agraria,"

RUU mengatur kewenangan negara untuk menjamin hak rakyat atas tanah. Dokumen ini juga memuat rencana pelaksanaan reforma agraria melalui peta jalan berisi kebijakan, target, tahapan, prioritas, strategi, dan indikator kinerja.

Lokasi prioritas dan sasaran penerima

Panja menyepakati pengaturan Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA). Kriteria penetapan LPRA meliputi ketimpangan penguasaan lahan, konflik agraria, tanah terlantar, kemiskinan, tanah absentee, serta penguasaan melebihi batas maksimum.

"Pengaturan lokasi prioritas reforma agraria atau LPRA beserta kriteria dan mekanisme penetapannya. Termasuk ketimpangan penguasaan dan pemilikan lahan, konflik agraria, tanah terlantar, kemiskinan, tanah absentee, dan penguasaan yang melebihi batas maksimum,"

RUU juga merinci kelompok penerima reforma agraria, antara lain petani, penggarap, buruh tani, nelayan, masyarakat adat, perempuan, dan masyarakat miskin.

Lembaga penyelenggara dan mekanisme penyelesaian konflik

Panja menyetujui pembentukan Lembaga Penyelenggara Reforma Agraria yang bertanggung jawab kepada Presiden. Lembaga ini akan merencanakan, melaksanakan, mengawasi, serta menyelesaikan konflik agraria.

"Pengaturan mekanisme penyelesaian konflik berlangsung secara efektif, transparan, dan berkeadilan. Tentunya dengan mengutamakan musyawarah, pemulihan hubungan sosial, kepastian hukum, serta pemulihan hak masyarakat,"

Aturan dalam RUU juga mengatur pemulihan hak atas tanah, redistribusi tanah, pemberdayaan masyarakat, serta pembatasan penguasaan dan pemilikan tanah.

Partisipasi masyarakat dan integrasi data

Panja menegaskan penguatan partisipasi masyarakat, sistem data terintegrasi, pelaporan, pendanaan, ketentuan pidana, dan aturan peralihan. Hasil penyelesaian konflik dan pelaksanaan reforma agraria akan dicatat dalam satu sistem data terintegrasi dan dilaporkan kepada Presiden serta DPR.

Dengan rampungnya pembahasan di tingkat Panja, RUU kini menunggu langkah selanjutnya di proses legislasi untuk memastikan regulasi dapat segera diterapkan di lapangan.

Andika Nugraha
Penulis
Andika Nugraha

Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.

Berita Terkait