Batubara Sampaikan Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025
Batubara — Wakil Bupati Batubara Syafrizal SE M.AP menyampaikan Nota Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Batubara di Lima Puluh, Senin (22/6).
Ranperda itu disampaikan sebagai bagian dari mekanisme rutin penyelenggaraan pemerintahan daerah dan untuk memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku. Penyampaian berlangsung dalam rapat dipimpin Ketua DPRD M. Safi'i dan dihadiri unsur pimpinan dewan, anggota DPRD, jajaran pemerintah daerah, serta tamu undangan lain.
Ranperda dan kewajiban laporan daerah
Wakil Bupati menjelaskan bahwa penyusunan dan penyampaian Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD merupakan kewajiban pemerintah daerah setelah berakhirnya tahun anggaran. Hal ini juga sejalan dengan Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.
Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang kami sampaikan ini, merupakan bagian dari kewajiban pemerintah daerah untuk menyampaikan laporan keuangan, ikhtisar laporan kinerja, serta laporan keuangan BUMD kepada DPRD paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir
Pernyataan tersebut menegaskan batas waktu dan komponen laporan yang harus diserahkan, yaitu laporan keuangan daerah, ikhtisar laporan kinerja, dan laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Hasil audit dan capaian pengelolaan keuangan
Wakil Bupati juga menyampaikan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Batubara Tahun 2025 telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Capaian opini WTP ini disebut sebagai hasil kerja keras dan kolaborasi sejumlah pihak yang berperan dalam meningkatkan tata kelola keuangan daerah. Pencapaian tersebut menjadi indikator penting transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah.
Respon DPRD dan langkah selanjutnya
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Bupati menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD atas dukungan dan sinergi selama pelaksanaan program pembangunan daerah. Ia berharap Ranperda dapat dibahas secara mendalam bersama DPRD hingga ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
Proses pembahasan Ranperda selanjutnya akan memasuki tahapan evaluasi dan konfirmasi sebelum pengesahan. Ke depan, pemeriksaan dan pembahasan oleh DPRD diharapkan memperkuat akuntabilitas serta mendukung keberlanjutan program pembangunan di Kabupaten Batubara.
Reporter ekonomi yang mengulas pasar, investasi, UMKM, serta kebijakan fiskal dan moneter.
Berita Terkait
Fadhlullah Resmi Pimpin PORDASI Aceh 2026–2030
Wagub Aceh H. Fadhlullah resmi memimpin PORDASI Aceh 2026–2030; SK diserahkan di Makassar saat Rakernas II P...
PBVSI Nias Kirim 14 Atlet ke Porprovsu XII 2026, Target Emas
PBVSI Kabupaten Nias melepas 14 atlet ke Porprovsu XII 2026 pada 21 Nov; target medali emas dan sudah jalani...
Ibu-ibu Pengajian Salurkan Bantuan Pangan untuk Santri Dayah Barbate
Ibu-ibu Pengajian Al-Ashri menyalurkan sedekah pangan dan kebutuhan dapur untuk santri Dayah Wakaf Barbate s...
Mubes PB‑IPAR Aceh Besar 2026: SMSI Dukung Regenerasi Pemuda
Ketua SMSI Aceh Besar hadiri Mubes IX PB‑IPAR 2026 di Ingin Jaya; SMSI siap kolaborasi untuk pelatihan jurna...
Kapolri Mutasi Kapolres di Sumatera Utara, 4 Jabatan Berganti
Kapolri mutasi empat Kapolres di Sumatera Utara berdasarkan Surat Telegram Rahasia tertanggal 22/11 untuk pe...
Satpol PP dan Bea Cukai Sita 4.452 Batang Rokok Ilegal di Humbahas
Satpol PP dan Bea Cukai Sita 4.452 batang rokok ilegal di Doloksanggul dan Lintongnihuta dalam operasi pasar...