Lokal

Penggusuran Ratusan Pedagang Pasar Nawacita di Sampali

Bagikan:
Pedagang mengumpulkan sisa material setelah penggusuran Pasar Nawacita di Sampali

Sampali, Deliserdang — Ratusan pedagang Pasar Nawacita di Desa Sampali, Kecamatan Percut Seituan, terpaksa kehilangan tempat usaha setelah lapak mereka dibongkar paksa pada Rabu (18/11). Penggusuran menggunakan alat berat membuat lapak rata dengan tanah. Para pedagang berusaha menyelamatkan sisa material dan dagangan dari puing.

Penggusuran dan kondisi di lapangan

Pantauan di lokasi menunjukkan sejumlah besar lapak sudah dihancurkan oleh eskavator. Setelah pembongkaran, pedagang mengambil sisa material dan menyelamatkan barang dagangan mereka.

Kepala Koperasi Jasa Pasar Nawacita, John Piter Silaen, menyatakan ada dugaan keterlibatan pihak yang ingin menguasai lahan pasar.

"Kami digusur secara paksa. Diduga ada mafia tanah yang ingin menguasai lahan Pasar Nawacita,"

Klaim intimidasi dan dugaan mafia tanah

Kuasa hukum Koperasi Pasar Nawacita, Baharaja, mengatakan para pedagang sejak beberapa bulan lalu menerima intimidasi. Menurutnya, intimidasi diduga bertujuan mengusir pedagang agar lahan pasar dapat dikuasai pihak lain.

Berdasarkan data yang dipaparkan, lokasi pasar tercatat di kantor pertanahan sebagai tanah negara seluas 62.518 meter persegi (sekitar 6,25 hektare). Baharaja menilai persoalan ini menyangkut kepastian hukum dan perlindungan masyarakat kecil.

"Apakah ini cara menyelesaikan persoalan pertanahan?. Apakah pedagang kecil harus terus hidup dalam ketakutan hanya karena batas dan status tanah belum mendapatkan penegasan yang jelas,"

"Kami menilai persoalan ini tidak boleh lagi dianggap sebagai persoalan biasa. Ini menyangkut kepastian hukum, keadilan, perlindungan masyarakat kecil, dan tanggung jawab institusi yang sebelumnya telah memberikan dukungan terhadap pembangunan pasar,"

Dokumen dan rekomendasi yang diklaim tersedia

Baharaja menyebut pasar itu berdiri sejak 2017 dan memiliki dokumen pendukung. Ia merinci beberapa surat rekomendasi dan persetujuan yang pernah diterbitkan.

Antara lain, pada 25 Juli 2017 Gubernur Sumatera Utara menerbitkan surat nomor 593/6468 yang berisi rekomendasi pelepasan areal PTPN I Regional I seluas 6 hektar untuk pembangunan pasar. Selanjutnya, Bupati Deliserdang pada 18 Oktober 2017 menerbitkan surat Nomor 311.2/3736 yang juga memberi dukungan.

Pada 3 Desember 2020, Pengurus Koperasi Nawacita mengajukan permohonan perizinan melalui Surat Nomor 42/KJPNC/XII2020. Pada 17 Desember 2020, Dirut PTPN Regional I menerbitkan surat persetujuan Dir/X/520/XII/2020. Kemudian pada 12 Juli 2022 Pemerintah Deliserdang menerbitkan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Nomor SK-PBG-120726-1-2072022-004.

Tuntutan dan langkah selanjutnya

Baharaja meminta penjelasan resmi dari Dirut Utama PTPN I Regional I mengenai kepastian lokasi dan batas lahan yang sebelumnya mendapat rekomendasi dan persetujuan. Ia juga mendesak penghentian segala bentuk intimidasi dan tindakan kekerasan terhadap pedagang serta meminta perlindungan aparat hukum.

Persoalan ini dipandang bukan sekadar sengketa fisik, melainkan soal kepastian hukum dan perlindungan warga kecil yang menggantung pada keputusan lembaga terkait.

Andika Nugraha
Penulis
Andika Nugraha

Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.

Berita Terkait