Lokal

Dosen Medan Lapor Polda, Tuding Pemalsuan Dokumen dan Hentikan Gaji

Bagikan:
Dosen melapor ke polisi terkait dugaan pemalsuan dokumen dan penghentian gaji di Medan

Medan. Seorang dosen tetap di Kota Medan melaporkan dugaan pemalsuan dokumen dan penghentian pembayaran gaji ke Direktorat Reskrimum Polda Sumatera Utara. Laporan resmi tercatat dengan Nomor Laporan Polisi LP/B/1691/X/2026/SPKT/POLDA SUMATERA UTARA dan disampaikan pada Rabu (18/11/2026).

Laporan ke Polda Sumut

Kuasa hukum pelapor, Juliadi Kaban, menyatakan pelaporan diajukan setelah ditemukan surat perjanjian kerja yang tercantum di sistem resmi. Menurutnya, dokumen itu tidak pernah ditandatangani atau disetujui oleh kliennya.

"Perkara ini telah resmi dilaporkan ATS ke Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) dengan Nomor Laporan Polisi: LP/B/1691/X/2026/SPKT/POLDA SUMATERA UTARA terkait dugaan pemalsuan surat,"

Dugaan pemalsuan tanda tangan

Permasalahan muncul ketika pelapor memeriksa portal resmi pemerintah, SISTER (Sistem Informasi Sumberdaya Terintegrasi) Kemdiktisaintek, pada akhir Februari 2026 dan menemukan berkas perjanjian kerja yang tercatat tahun 2019.

"Kami menduga kuat ada oknum operator atau pihak tertentu di internal kampus yang memalsukan tanda tangan klien kami lalu mengunggahnya ke sistem informasi resmi negara agar seolah-olah otentik,"

Juliadi menegaskan kliennya diangkat secara sah sejak 17 Mei 2018 melalui Surat Keputusan Nomor: 008/SK/YPTPI/V/2018 dan tidak pernah menandatangani perjanjian kerja yang dimaksud.

Penghentian pembayaran dan dugaan pelanggaran ketenagakerjaan

Kuasa hukum juga menyorot penghentian pembayaran upah pokok dosen itu secara sepihak sejak setelah pembayaran terakhir pada 6 April 2026. Sejak Mei 2026, gaji pokok diganti hanya dengan honor mengajar tanpa mekanisme perhitungan yang transparan.

Berdasarkan data pangkalan data pendidikan tinggi hingga akhir Agustus 2026, pelapor tercatat masih berstatus dosen tetap aktif dan tidak pernah menerima surat pemutusan hubungan kerja maupun surat peringatan.

Juliadi menyebut penghentian gaji tersebut melanggar hak pekerja sesuai UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta KerjaUndang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ketenagakerjaan jo. PP No. 51 Tahun 2023 tentang pengupahan.

Proses penyidikan

Penyidikan di Polda Sumut telah berlangsung dengan agenda pemeriksaan saksi korban serta saksi-saksi pelapor. Tim pelapor telah menyerahkan sejumlah dokumen pembanding asli kepada penyidik.

Selain meminta pemeriksaan saksi, pihak pelapor secara resmi meminta penyidik melakukan pemeriksaan forensik terhadap tanda tangan sengketa dan penelusuran jejak digital pada server SISTER untuk memastikan keaslian berkas.

"Kami juga telah menyerahkan sejumlah dokumen pembanding asli dan secara resmi memohon penyidik untuk melakukan uji Laboratorium Forensik (Labfor) terhadap tanda tangan sengketa serta penelusuran jejak digital pada server SISTER Kemdiktisaintek,"

Penyidikan masih berlanjut dan hasil Labfor serta penelusuran digital dapat menentukan langkah penegakan hukum berikutnya.

Andika Nugraha
Penulis
Andika Nugraha

Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.

Berita Terkait