Aceh Besar Percepat Pembenahan PDAM Tirta Mountala
Kota Jantho — Wakil Bupati Aceh Besar, Drs H Syukri, menegaskan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar bersama direksi dan karyawan PDAM Tirta Mountala berkomitmen melakukan pembenahan menyeluruh. Pernyataan itu disampaikan saat menjawab pemandangan umum fraksi-fraksi DPRK Aceh Besar terkait Rancangan Qanun Penyertaan Modal Daerah untuk PDAM Tirta Mountala di Gedung DPRK Aceh Besar, Selasa (19/5). Tujuan pembenahan adalah meningkatkan mutu pelayanan air minum bagi masyarakat Aceh Besar.
Langkah strategis peningkatan mutu air
Pemkab merinci beberapa langkah strategis untuk memperbaiki kualitas layanan. Fokus utama adalah optimalisasi proses pengolahan air pada instalasi pengolahan. Selain itu, dilakukan pengawasan kualitas setiap hari secara berkala dan peningkatan pemeliharaan sarana dan prasarana.
- Meningkatkan kualitas air melalui optimalisasi proses pengolahan.
- Pengawasan kualitas air harian sesuai standar mutu yang berlaku.
- Pemeliharaan sarana-prasarana agar distribusi memenuhi standar kebersihan dan layak konsumsi.
Peningkatan kapasitas SDM dan tata kelola
Pemkab juga menempatkan penguatan sumber daya manusia dan tata kelola sebagai prioritas. Program pembinaan teknis dilakukan secara berkala untuk meningkatkan kompetensi pegawai. Manajemen operasional diperkuat dengan prinsip profesionalitas, akuntabilitas, dan transparansi.
"Masukan yang disampaikan Fraksi-fraksi DPRK Aceh Besar menjadi perhatian serius Pemkab Aceh Besar dan akan terus menjadi bahan evaluasi dalam rangka mewujudkan pelayanan air minum yang lebih baik, berkualitas, dan berkelanjutan," kata Wabup Syukri.
Cakupan layanan dan kondisi keuangan
Wabup Syukri menyebutkan kondisi pelanggan PDAM saat ini sebagai dasar perencanaan. Perusahaan sedang memfokuskan pengelolaan keuangan untuk penguatan kinerja internal dan peningkatan pelayanan publik.
| Keterangan | Angka |
|---|---|
| Jumlah pelanggan | 53.433 |
| Cakupan layanan | 39,81% |
| Jumlah kepala keluarga | 143.213 |
Modernisasi layanan dan digitalisasi
Pemkab mendorong modernisasi sistem pelayanan agar PDAM lebih responsif dan terintegrasi. Digitalisasi sudah diterapkan untuk proses penyambungan baru dan penagihan. Pemerintah berencana meningkatkan sistem digital ini ke depan.
"PDAM Tirta Mountala selama ini telah melaksanakan proses penyambungan baru dan penagihan melalui digitalisasi dan akan terus ditingkatkan di masa yang akan datang," ujar Wabup Syukri.
Sinergi dengan DPRK dan prospek ke depan
Dalam pertemuan itu juga hadir Ketua dan Wakil Ketua DPRK, unsur Forkopimda, Sekdakab, staf ahli, asisten, kepala OPD, camat, dan kepala sekretariat lembaga keistimewaan. Pemkab menegaskan akan terus membangun sinergi dengan DPRK untuk memperkuat pengawasan dan akuntabilitas PDAM.
Dengan langkah teknis, peningkatan SDM, dan modernisasi layanan, Pemkab berharap cakupan layanan dan kualitas air minum di Aceh Besar meningkat secara bertahap. Evaluasi berkala akan menjadi bagian dari upaya berkelanjutan ini.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Cinta, Siswi SD Harapan 1 Medan, Raih Puluhan Prestasi Akademik dan Nonakademik
Luvena "Cinta" siswi SD Harapan 1 Medan konsisten raih prestasi akademik dan lomba nasional sejak 2019 hingg...
DPRD Bandung Kunjungi Bapenda Medan, Fokus Optimalisasi PAD
DPRD Kota Bandung berkunjung ke Bapenda Medan pada 19/8 untuk mempelajari strategi optimalisasi PAD, termasu...
Rico Waas: PWPM Harus Profesional dan Beradaptasi Teknologi
Wali Kota Medan Rico Waas mendorong PWPM profesional dan adaptif ke platform digital saat Raker I PWPM Medan...
10.003 Peserta Meriahkan Pawai Alegoris HUT ke-81 di Langsa
Sebanyak 10.003 peserta dari 105 satuan pendidikan meriahkan Pawai Alegoris, Sepeda Hias, dan Becak Hias HUT...
Sumut: Siswi Keracunan MBG, 120 Rumah Rusak, dan Gempa M6.1
Siswi dirawat dugaan keracunan MBG; 120 rumah rusak di Medan Johor; gempa M6.1 guncang perairan Nias Selatan...
BMA Salurkan Rp32,16 Miliar untuk 6.431 Pelaku Usaha di Aceh
BMA menyalurkan Rp32,155 miliar untuk 6.431 pelaku usaha Aceh hingga Agustus 2026; BMA minta lapor polisi bi...