Bupati Madina Koordinasi BNN Percepat Madina Bebas Narkotika

Mandailing Natal (Madina) — Bupati H. Saipullah Nasution kembali menemui Kepala BNN RI Komjen Pol. Dr. Suyudi Aria Seto pada Selasa (30/6) di Gedung BNN, Jakarta. Pertemuan itu menindaklanjuti Zona Aman terkait narkotika dan langkah implementasi Grand Design Alternative Development (GDAD) dengan target Madina bebas narkotika pada tahun kelima.

Pertemuan dan tujuan utama

Pertemuan tersebut bertujuan mempercepat program pengentasan peredaran dan penanaman narkotika di wilayah rawan. Bupati meminta dukungan BNN untuk proses pemusnahan ladang ganja dan pengamanan kawasan yang selama ini menjadi basis penanaman.

Koordinasi izin lahan dengan Kementerian Kehutanan

Dalam rapat juga dibahas persiapan pertemuan dengan Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni. Rencana pertemuan bertujuan meminta izin pinjam pakai lahan di kawasan yang rawan penanaman ganja. Izin ini penting untuk memfasilitasi upaya pemusnahan dan pengelolaan lahan secara legal.

Infrastruktur penghubung dan optimalisasi hutan sosial

Bupati mengusulkan pembukaan jalan baru sebagai akses penghubung antara Madina dan Kabupaten Padang Lawas (Palas) melalui Panyabungan Timur. Langkah ini dinilai strategis untuk membuka akses ekonomi dan memperkuat pengawasan di kawasan yang rawan.

Komoditas pengganti untuk petani

Sebagai bagian dari strategi GDAD, Pemkab Madina akan mendorong penanaman komoditas pengganti untuk menggantikan ganja. Komoditas yang direncanakan antara lain:

• Kopi
• Tembakau
• Pisang Abaka

Pengembangan komoditas ini juga terkait upaya pengoptimalan kawasan hutan sosial agar memberikan manfaat ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat setempat.

Penguatan program GDAD dan P4GN

Sebelumnya, Bupati menerima kunjungan kerja Direktur Alternatif Development Deputi Pemberdayaan Masyarakat BNN RI, Brigjen Pol. Drs. Edy Suasono. Kunjungan itu bertujuan memperkuat implementasi program Ketahanan Resiliensi Desa/Kelurahan berbasis GDAD sebagai langkah strategis Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).

Langkah koordinasi antara pemerintah daerah, BNN, dan kementerian teknis menjadi kunci. Ke depan, Pemkab Madina akan melanjutkan negosiasi izin lahan serta finalisasi rencana pemusnahan dan pemulihan ekonomi petani melalui komoditas pengganti.