Lokal

5 Akar Masalah Infrastruktur Banjir Kota Medan, Kata Pengamat

Bagikan:
Dr. Andi Putra Sitorus memaparkan masalah infrastruktur banjir Kota Medan

Medan, 22/11 — Infrastruktur penanggulangan banjir di Kota Medan dinilai belum ideal dan masih dibayangi kelemahan struktural, kata Pengamat Kebijakan Publik Dr. Andi Putra Sitorus SH MH. Ia menyebut kegagalan bukan sekadar soal anggaran, tetapi juga tumpukan masalah tata ruang, yuridis, dan kelembagaan.

Lima disfungsi struktural penyebab banjir

Dr. Andi memaparkan lima disfungsi yang menjadi akar masalah. Kelima poin ini menjelaskan mengapa proyek fisik bernilai ratusan miliar rupiah belum mampu menghentikan banjir berulang di Medan.

  1. Ketimpangan fiskal spasial: Alokasi APBD besar (sekitar Rp 7,7 triliun) lebih banyak mengalir ke proyek mercusuar di pusat kota, sementara Medan Utara yang rentan rob dan banjir kiriman mendapat perbaikan bersifat tambal sulam.
  2. Tumpang tindih kewenangan: Pengendalian banjir terfragmentasi antara BWS Sumatera II (sungai strategis dan tanggul), pemerintah provinsi (saluran penghubung), dan Pemko Medan (drainase mikro). Ketiadaan Perjanjian Kerja Sama operasional memperparah ketidaksinkronan.
  3. Kendala pengadaan lahan: Proyek seperti tanggul rob dan kolam retensi di Danau Siombak terhambat oleh sengketa tenurial dan keterlambatan pembebasan lahan terhadap lebih dari 1.000 unit bangunan warga.
  4. Penegakan ruang yang lemah: Perda RTRW Kota Medan No. 1 Tahun 2022 menetapkan sempadan sungai, tetapi pelanggaran bangunan di garis sempadan terus berlangsung tanpa sanksi tegas.
  5. Gagal pengendalian sampah: Sampah menutup pintu air dan mulut pompa karena ketiadaan perangkat penyaring otomatis, sehingga pompa pengendali banjir dan pompa di Danau Siombak mudah macet.

Dampak praktis dan contoh kronologi

Akibat kelemahan itu, perluasan drainase kota seringkali berujung pada backwater ketika badan sungai utama belum dinormalisasi. Jalan yang baru diaspal rusak karena saluran berfungsi sebagai kolam penampung limpasan balik. DPRD Kota Medan merekomendasikan tambahan anggaran afirmasi Rp 100 miliar dalam P-APBD 2026 untuk penanganan dasar dan banjir rob di Medan Utara.

“Tanpa langkah korektif yang terukur ini, kerugian sosial-ekonomi ratusan miliar rupiah akibat bencana banjir akan terus berulang di Kota Medan,”

Rekomendasi singkat

  • Selesaikan sengketa tanah Danau Siombak dan percepat pembebasan lahan;
  • Bangun PKS operasional antara APBN-APBD dan BWS Sumatera II untuk sinkronisasi pelaksanaan;
  • Tegakkan sempadan sungai dan aturan tata ruang sesuai Perda RTRW;
  • Integrasikan pengelolaan sampah dengan pemasangan trash racks pada mulut pompa.

Penutup

Menurut Dr. Andi, tanpa reformasi kebijakan publik yang terpadu dan penegakan hukum, investasi infrastruktur skala besar hanya akan menghasilkan proyek terputus-putus. Penyelesaian masalah banjir di Medan menuntut harmonisasi anggaran, penguatan kelembagaan, dan tindakan tegas terhadap pelanggaran tata ruang.

Andika Nugraha
Penulis
Andika Nugraha

Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.

Berita Terkait