Aceh Besar Sosialisasikan Hak Akses Data Kependudukan ke OPD
Kota Jantho, Aceh Besar — Pemerintah Kabupaten Aceh Besar melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) menggelar sosialisasi hak akses data kependudukan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kegiatan berlangsung Rabu (7/10) di Hijrah Hotel, Kecamatan Ingin Jaya, dengan tujuan mengatur pemanfaatan data secara resmi, aman, dan terintegrasi.
Peserta dan narasumber
Sosialisasi diikuti sekitar 80 peserta, meliputi kepala OPD dan operator, camat beserta operator kecamatan, serta jajaran internal Disdukcapil Aceh Besar. Acara menghadirkan tiga narasumber utama: Yuning Sri Harjanti SE (Wakil Ketua Tim Wilayah I Direktorat Integrasi Data Kependudukan Daerah, Ditjen Dukcapil Kemendagri), Drs Teuku Syarbaini MSi (Kepala Dinas Registrasi Kependudukan Aceh), dan Muhammad SKom (Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Disdukcapil Aceh Besar).
Pesan Bupati: data harus akurat dan aman
Bupati Aceh Besar H Muharram Idris (Syech Muharram) membuka kegiatan dan menekankan pentingnya tanggung jawab dalam pemanfaatan data. Ia mengingatkan perangkat daerah untuk serius mengikuti sosialisasi karena data menyangkut ribuan warga.
“Semua kekuatan itu bergantung pada data. Siapkan data sebaik mungkin,”
“Di belakang kita ada ribuan data masyarakat yang harus kita pertanggungjawabkan,”
“Jangan sampai masyarakat yang kondisinya memprihatinkan malah masuk dalam kategori desil yang tidak wajar. Data harus benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan,”
Hak akses, bukan penyerahan database
Kepala Disdukcapil Aceh Besar Rahmat Sentosa menjelaskan bahwa OPD tidak diberi database mentah. Yang diberikan adalah hak akses terbatas untuk verifikasi dan pemanfaatan data sesuai mekanisme yang ditetapkan.
“Yang diberikan bukan database kependudukan, tetapi hak akses untuk verifikasi dan pemanfaatan data secara terbatas,”
Mekanisme pemberian akses
Rahmat Sentosa memaparkan langkah yang harus dilalui OPD untuk memperoleh akses. Proses ini mengacu pada ketentuan yang berlaku dan bertujuan menjaga kerahasiaan data.
- Pengajuan permohonan akses oleh OPD
- Verifikasi dokumen dan kebutuhan data
- Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS)
- Pemberian akses melalui web portal, web service, Identitas Kependudukan Digital (IKD), atau alat baca kartu
Tujuan dan dampak layanan publik
Integrasi data diharapkan menjadikan Disdukcapil sebagai sumber data acuan bagi OPD. Pemanfaatan akses yang terstandarisasi diharapkan meningkatkan ketepatan sasaran program pemerintah, mempercepat pelayanan dasar, perizinan, dan penyaluran bantuan sosial.
Penguatan keamanan dan perubahan praktik
Sosialisasi juga mendorong OPD meninggalkan praktik manual, seperti meminta fotokopi KTP. Verifikasi dapat langsung dilakukan melalui sistem elektronik untuk mengurangi risiko kebocoran dan penyalahgunaan data. Kegiatan ini sekaligus membangun komitmen bersama untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data pribadi sesuai aturan yang berlaku.
Dengan langkah ini, Pemkab Aceh Besar bertujuan memperbaiki akurasi data lapangan dan meningkatkan efektivitas layanan publik dalam jangka menengah.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Polsek Siantar Barat Mediasi Keributan di Kafe P, Kasus Selesai Secara Kekeluargaan
Polsek Siantar Barat merespon keributan di Kafe P (21/11) dan memediasi hingga kedua pihak sepakat menyelesa...
Polda Sumut Tangkap 7 Tersangka di Tanjung Morawa
Polda Sumut menangkap tujuh orang di Tanjung Morawa pada 21 November terkait dugaan premanisme dan penembaka...
Pujakesuma Siap Biayai Atlet Deliserdang ke Porprovsu 2026
Pujakesuma menawarkan membiayai keberangkatan 404 atlet Deliserdang ke Porprovsu XII 2026 setelah Pemkab bat...
H. Abdul Malik Terpilih Jadi Sekretaris Umum MUI Sergai
H. Abdul Malik terpilih sebagai Sekretaris Umum MUI Sergai pada 22 November 2026 menggantikan H. Elmis yang...
Kerukunan Umat Beragama Sumut: Indeks Tumbuh, Tantangan Rumah Ibadah
IKUB Sumut 2025 tembus 81,56 dan IHA 2026 7,36; capaian positif namun persoalan pendirian rumah ibadah di Me...
Pemerintah Aceh: Mualem Tak Titip Calon Ketua PWI Aceh
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Dr. Nurlis Efendi, menegaskan Gubernur Muzakir Manaf tak mendukung calon Ketua...