BKKBN dan FIA UI Gelar FGD Arsitektur Program Makan Bergizi Gratis di Medan

Medan, 12 November 2026 — Inspektur Utama Kemendukbangga/BKKBN Ucok Abdulrauf Damenta dan Kepala Perwakilan BKKBN Sumatera Utara Mahyuzar memimpin Forum Group Discussion (FGD) tentang arsitektur kelembagaan dan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kopi Seduh Nusantara, Medan. Kegiatan ini bagian dari penelitian Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia yang berlangsung 11–13 November 2026 untuk merumuskan model pengelolaan MBG yang lebih terintegrasi dan efektif.

Peserta dan tujuan FGD

FGD mengumpulkan berbagai pemangku kepentingan di Provinsi Sumatera Utara. Tujuan utama adalah menggali pengalaman, tantangan, dan rekomendasi untuk memperbaiki pelaksanaan Program MBG di lapangan.

• Perwakilan KPPG Regional Medan
• Pengelola Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT)
• Penyuluh Keluarga Berencana (PKB)
• Kader Tim Pendamping Keluarga (TPK)
• Dinas P3AMP2KB Provinsi Sumatera Utara
• Pondok Pesantren Amrullah Akbar
• Bapperida Provinsi Sumatera Utara

Temuan awal dan permasalahan

Tim peneliti FIA UI memaparkan temuan dari lokus penelitian sebelumnya, termasuk Bali dan Purwokerto. Diskusi menyoroti beberapa persoalan mendasar seperti lemahnya koordinasi antarlembaga, keterbatasan kanal komunikasi, dan kurangnya keterpaduan peran pemangku kepentingan.

Salah satu perhatian utama adalah rantai pasok bahan pangan. Kualitas bahan, proses penyediaan yang kurang higienis, dan belum optimalnya standardisasi pemasok disebut sebagai titik kritis yang memengaruhi mutu MBG di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Rekomendasi untuk penguatan tata kelola

Peserta FGD merekomendasikan penguatan keterhubungan antaraktor sejak hulu hingga hilir. Keterlibatan petani, peternak, pasar, pemasok, dan BUMDes diperlukan untuk menjamin kontinuitas, kualitas, serta keamanan pangan.

Peran organisasi perangkat daerah (OPD) juga ditekankan, tidak hanya sebagai pengawas tetapi sebagai mitra aktif dalam mendukung rantai pasok dan keberlanjutan penyediaan makanan bergizi.

Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis membutuhkan dukungan dan koordinasi dari berbagai sektor. Tidak bisa hanya bertumpu pada satu pihak, karena ada banyak aspek yang saling berkaitan, mulai dari ketersediaan bahan pangan, kualitas makanan, hingga sasaran penerima manfaat,

Melalui forum ini, kami berharap berbagai masukan dan pengalaman dari para pemangku kepentingan dapat menjadi bahan untuk memperkuat sinergi dan merumuskan langkah-langkah yang lebih konkret dalam pelaksanaan program di Sumatera Utara,

Kepala Perwakilan BKKBN Sumatera Utara menambahkan bahwa jejaring BKKBN hingga tingkat lini lapangan melalui PKB dan kader TPK dapat mendukung komunikasi dan identifikasi kendala di lapangan. SPPG tetap penting, namun membutuhkan sistem kelembagaan yang saling terhubung dan pembagian peran jelas.

Penutup

FGD ini diharapkan menghimpun perspektif dan rekomendasi untuk penyusunan arsitektur kelembagaan dan tata kelola Program MBG di Sumatera Utara. Penguatan koordinasi, integrasi rantai pasok, dan peran aktif pemangku kepentingan dipandang kunci untuk meningkatkan efektivitas program dan kualitas pemenuhan gizi masyarakat.