Bupati Deliserdang Minta Warga Bayar Pajak: Jangan Hanya 'Spill' Jalan

Bupati Deliserdang Asri Ludin Tambunan mengundang kontroversi setelah sebuah video saat kunjungannya ke Desa Tanjung Selamat beredar viral. Dalam rekaman itu ia meminta warga membayar pajak, termasuk PBB, dan menyatakan perbaikan jalan bergantung pada penerimaan daerah.

Video viral dan reaksi warganet

Cuplikan singkat perubahan kondisi Jalan Paluh Gelombang saat ditinjau Bupati menjadi viral di beberapa akun media sosial. Unggahan itu mendapat ribuan komentar dan kritik pedas warganet, termasuk seruan agar lembaga pengawas menindaklanjuti.

Pernyataan Bupati soal pajak dan prioritas pembangunan

Ketika ditanya soal sejumlah ruas jalan yang masih rusak, Bupati Asri Ludin menekankan keterbatasan anggaran dan peran pajak daerah dalam pembiayaan pembangunan.

"Tergantung keuangan kita, masyarakatnya bayar pajak nggak? Bayar PBB nggak? Kalau nggak ada, uang pemerintah darimana? Kita membangun bukan pakai daun, kita sekarang membangun pakai uang APBD sendiri,"

Ia menambahkan bahwa prioritas perbaikan akan diarahkan ke daerah yang berpotensi menaikkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Anggaran HUT APKASI senilai Rp6,4 miliar memicu pertanyaan

Pernyataan Bupati itu dinilai kontras oleh sebagian warganet mengingat Deliserdang menjadi tuan rumah HUT ke-26 Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) pada 1-3 Juli 2026. Dari dokumen anggaran, total potensi dana yang berkaitan dengan kegiatan ini mencapai Rp6.495.870.639.

Klarifikasi pejabat terkait alokasi

Kepala Dinas Perindag menjelaskan alokasi anggaran di dinasnya untuk pameran dagang adalah program tahunan, bukan hanya untuk Kegiatan APKASI.

"Itu bukan buat APKASI saja. Kegiatan pameran dagang dalam satu tahun. Kalau APKASI saja nanti abang pastikan angkanya ya,"

Sementara Kepala Dinas Kominfostan mengatakan sebagian anggaran relasi media bersifat untuk seluruh kegiatan pemerintahan selama setahun, sehingga belum tentu seluruhnya untuk APKASI.

"Kalau Kominfo relasi media bukan untuk kegiatan APKASI saja tapi untuk seluruh kegiatan Pemkab, selama 1 tahun,"

Dampak dan prospek

Polemik ini mencuat saat Deliserdang juga menghadapi penyesuaian dana transfer dari pusat. Pemerintah daerah menyebut perlu memaksimalkan potensi penerimaan pajak untuk menutup berkurangnya dana transfer. Persoalan antara prioritas belanja untuk event besar dan kebutuhan infrastruktur lokal diperkirakan masih akan menjadi bahan perdebatan publik dan pengawasan ke depan.