Lokal

Gubernur Sumut Minta Foto Gibran Sebagai Wapres Diturunkan

Bagikan:
Gubernur Bobby Nasution memberi keterangan di Medan

Medan, 16 November — Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution memerintahkan penurunan seluruh foto resmi Gibran Rakabuming Raka sebagai Wapres dari kantor pemerintahan dan sekolah. Instruksi itu disampaikan menyusul pernyataan pimpinan MPR yang menyatakan jabatan wakil presiden kosong setelah pengunduran diri Gibran.

Isi instruksi dan cakupan

Bobby menjelaskan instruksi berlaku luas, tidak hanya untuk kantor pemerintah provinsi tetapi juga untuk satuan pendidikan. Perintah itu segera dilaksanakan sebagai tindak lanjut administratif atas kekosongan jabatan.

Di lingkungan Pemprov Sumut, arahan tersebut diteruskan langsung kepada Penjabat Sekretaris Daerah Sumut, Timur Tumanggor, agar menindaklanjuti penurunan foto yang masih terpasang.

Dasar perintah

Bobby menyebut dasar instruksi merujuk pada pernyataan Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, yang menyampaikan bahwa jabatan wakil presiden saat ini dinyatakan kosong setelah pengunduran diri Gibran.

"Sudah disampaikan nama Pak Ketua MPR kemarin, di tanggal setelah Pak Wapres melaksanakan pengunduran diri. Sudah disampaikan jabatan Wapres hari ini sudah kosong,"

Ia menambahkan bahwa pemberitahuan resmi sudah disampaikan ke Sekda untuk pelaksanaan teknis di unit kerja masing-masing.

"Kita sudah sampaikan ke Pak Sekda,"

Sasaran: kantor dan sekolah

Bobby menegaskan penurunan foto menyasar seluruh foto Gibran yang masih terpasang di kantor pemerintahan provinsi dan satuan pendidikan. Instruksi itu dimaksudkan agar penampilan simbolik jabatan mengikuti kondisi administratif saat ini.

"Silakan, bahkan sampai ke sekolah-sekolah,"

Langkah ini disebut sebagai langkah administratif pertama di tingkat daerah pascakekosongan jabatan wakil presiden yang dinyatakan oleh pimpinan MPR. Pelaksanaan teknis penurunan difokuskan pada pemenuhan arahan kepada instansi terkait di lingkungan provinsi.

Instruksi ini menjadi penanda respons pemerintahan daerah terhadap pernyataan lembaga negara mengenai status jabatan wakil presiden.

Sarah Kurniawati
Penulis
Sarah Kurniawati

Reporter ekonomi yang mengulas pasar, investasi, UMKM, serta kebijakan fiskal dan moneter.

Berita Terkait