DPR: Anggaran Kementerian UMKM Harus Tepat Sasaran

Komisi VII DPR meminta anggaran Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) 2025 benar-benar tepat sasaran agar berdampak langsung pada pelaku UMKM di seluruh Indonesia. Permintaan itu disampaikan dalam Rapat Kerja pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Realisasi anggaran dan penilaian DPR

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Rahayu Saraswati, mengapresiasi pengelolaan anggaran Kementerian UMKM yang mampu mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Menurut Rahayu, capaian itu penting, namun yang lebih krusial adalah dampak riil kepada pelaku usaha.

"Ini merupakan pencapaian yang luar biasa dan tidak mudah. Harapannya, ke depan tidak hanya realisasi anggaran yang terus meningkat, tetapi setiap anggaran benar-benar memberikan dampak untuk pemberdayaan UMKM,"

Pernyataan itu disampaikan oleh Rahayu pada Rabu, 15 Juli 2026, saat membahas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tahun 2025. Komisi VII menekankan evaluasi berkelanjutan terhadap efektivitas program.

Angka kunci realisasi 2025

Menteri UMKM Maman Abdurrahman melaporkan realisasi anggaran Kementerian pada 2025 mencapai Rp425,65 miliar atau 97,36 persen dari pagu Rp437,21 miliar. Pencapaian tersebut menempatkan kementerian di peringkat ke-16 dari 45 kementerian berdasarkan tingkat penyerapan anggaran.

Capaian program dan dampak

Kementerian melaporkan beberapa capaian yang mencerminkan efektivitas anggaran. Selain penyaluran KUR, pemerintah memfokuskan pada legalitas usaha, sertifikasi, dan pembinaan kewirausahaan.

Program inkubator dikembangkan untuk mempercepat pertumbuhan usaha rintisan. Hingga akhir 2025 tercatat 753 inkubator yang membina 8.661 startup.

Rencana pengembangan pasar dan ekspor

Maman Abdurrahman menyatakan kementerian terus membuka akses pasar bagi UMKM, termasuk melalui program Pemerintah seperti Program Makan Bergizi Gratis yang melibatkan 57.600 pelaku sebagai pemasok.

"Kami juga akan memperkuat akses ekspor. Serta mengembangkan Holding UMKM di sektor kuliner, pertanian dan perkebunan, beauty and wellness, serta olahraga,"

Maman menekankan strategi itu ditujukan untuk meningkatkan nilai tambah produk dan memperluas pasar ekspor bagi UMKM.

Komisi VII meminta agar pengawasan dan evaluasi dilanjutkan, sehingga setiap alokasi anggaran tidak hanya tercatat dalam laporan, tetapi juga tercermin dalam peningkatan kapasitas dan kesejahteraan pelaku UMKM. Ke depan, kolaborasi antara legislatif dan eksekutif akan menjadi kunci untuk memastikan program berjalan efektif dan berkelanjutan.