Padanglawas Raih Opini WTP 2025, Bupati Dinilai Percepat Perubahan

Padanglawas — Pemerintah Kabupaten Padanglawas berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025. Pencapaian ini diumumkan pada Sabtu, 30 Mei, dan dianggap sebagai bukti percepatan perubahan di bawah kepemimpinan Bupati Putra Mahkota Alam Hasibuan bersama Wakil Bupati Achmad Fauzan Nasution.

Pengakuan DPRD atas perbaikan pengelolaan keuangan

Ketua DPRD Padanglawas, Luat Hasibuan dari Partai Gerindra, menilai perolehan opini WTP mencerminkan perbaikan nyata dalam tata kelola keuangan daerah pada tahun kedua pemerintahan saat ini. Menurutnya, capaian itu menunjukkan adanya komitmen dan kerja keras untuk memperbaiki sistem pengelolaan keuangan yang sebelumnya mendapat opini WDP selama empat tahun berturut-turut.

Peralihan dari WDP ke WTP

Opini WTP menggantikan status Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang diterima Padanglawas dalam empat tahun sebelumnya. Perubahan ini dinilai signifikan karena menandakan pemenuhan standar pelaporan dan akuntabilitas sesuai ketentuan yang berlaku.

Dukungan partai dan harapan untuk layanan publik

H Puli Parisan Lubis, Ketua Fraksi PKS, menyambut baik capaian tersebut dan mengapresiasi kerja aparatur pemerintah daerah. Ia berharap opini WTP menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendorong tata kelola yang lebih transparan.

"Pengelolaan keuangan yang benar diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian yang lebih baik dan mengurangi angka kemiskinan di daerah Padang Lawas,"

Implikasi dan langkah berikutnya

Para pejabat daerah menekankan bahwa WTP bukan tujuan akhir, melainkan langkah awal untuk menjaga konsistensi pelaksanaan anggaran dan integritas aparatur sipil negara. Untuk mempertahankan opini ini, pemerintah daerah perlu terus memperkuat sistem pengendalian internal, pelaporan akuntabel, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Keberhasilan meraih WTP juga diharapkan membuka peluang perbaikan iklim investasi dan penyaluran program pembangunan yang lebih efektif. Dengan manajemen keuangan yang lebih baik, pemerintah daerah menargetkan peningkatan layanan publik sekaligus penurunan angka kemiskinan di Padanglawas.