Komdigi Tempuh Diplomasi Lintas Negara untuk Berantas Judi Online

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menempuh pendekatan diplomasi antarnegara untuk memberantas judi online yang menyasar masyarakat Indonesia. Langkah ini diambil karena mayoritas situs judi beroperasi dari luar negeri. Pernyataan itu disampaikan Wakil Menteri Komdigi, Nezar Patria, usai acara Sarasehan RRI di Gedung RRI Jakarta, Rabu, 9 September 2026.

Fokus pemberantasan dan alasan lintas negara

Nezar menegaskan pemerintah memberi perhatian serius terhadap praktik judi online yang menimbulkan dampak sosial dan ekonomi. Ia menyebut pusat operasi banyak situs tidak berada di Indonesia, sehingga perlu kerja sama lintas batas untuk menumpasnya.

"Pemberantasan judi online kita jadikan fokus perhatian yang terus menerus kita lakukan. Kita tahu pusatnya tidak berada di Indonesia, tapi di luar Indonesia,"

Menurut Nezar, pendekatan diplomasi akan dilengkapi upaya teknis di dalam negeri. Tujuannya untuk menutup celah operasi dan memperkecil akses masyarakat terhadap platform ilegal.

Perhatian terhadap pinjaman online ilegal

Selain judi online, pemerintah juga menaruh perhatian pada praktik pinjaman online ilegal atau pinjol yang menjerat masyarakat. Nezar menyatakan kedua masalah itu sering saling terkait dan sama-sama berpotensi merugikan finansial keluarga.

"Saya kira bukan saja judol yang jadi perhatian pemerintah. Tapi juga pinjol jadi perhatian kita,"

Ia menekankan perlunya peningkatan literasi keuangan dan perlindungan konsumen agar masyarakat mampu membedakan layanan resmi dan ilegal.

Imbauan kepada masyarakat

Wakil menteri mengimbau masyarakat untuk menjauhi situs judi dan layanan pinjaman ilegal. Ia mengingatkan ada alternatif akses finansial yang lebih aman dan terstandar bagi publik.

"Jauhi dan jangan dekati judol dan pinjol. Ada banyak akses finansial yang bisa digunakan dengan standar lebih baik dan terjamin keamanannya," ujar Nezar.

Implikasi dan langkah ke depan

Pemilihan jalur diplomasi menunjukkan kompleksitas pemberantasan kejahatan siber yang melibatkan pelaku di luar yurisdiksi nasional. Pemerintah diharapkan menggabungkan kebijakan lintas negara, penguatan regulasi, dan edukasi publik untuk memperkecil ruang gerak platform ilegal.

Komitmen Komdigi menggarisbawahi bahwa masalah ini akan menjadi fokus berkelanjutan, baik dari sisi penegakan hukum maupun perlindungan ekonomi masyarakat.