Lokal

Prabowo Diminta Hindari Loyalitas Personal dalam Pilih Wakil Presiden

Bagikan:
Presiden Prabowo Subianto saat kegiatan resmi, ilustrasi pemilihan wakil presiden

Medan, 16 November — Akademisi Shohibul Anshor Siregar mengingatkan Presiden Prabowo Subianto agar tidak terjebak dalam pertimbangan loyalitas personal, solidaritas partai, atau transaksi politik saat menentukan dua calon Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. Pernyataan itu disampaikan dalam keterangan publik di Medan, Senin (16/11), dengan penekanan pada kepentingan negara di atas kepentingan kelompok.

Inti peringatan: negara di atas partai

Siregar, Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara dan akademisi FISIP UMSU, menilai pengisian jabatan Wakil Presiden harus menjadi momen koreksi paradigma rekrutmen kepemimpinan nasional. Menurutnya, tugas utama adalah menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan partai, keluarga politik, atau transaksi antarelite.

"Prabowo berpotensi terjebak dalam antisipasi yang keliru. Ada kecenderungan bahwa pengalaman politik yang penuh konflik dan persaingan dapat mendorong Presiden mencari figur yang paling dekat secara personal dan organisasional. Padahal, kedekatan itu tidak otomatis menjamin kualitas kepemimpinan."

Tiga jebakan politik yang harus dihindari

Siregar memaparkan sedikitnya tiga jebakan yang rawan memengaruhi keputusan Presiden.

  1. Trauma politik: Pengalaman pengkhianatan atau konflik dapat mendorong memilih orang dari lingkaran organisasi sendiri, termasuk figur Partai Gerindra seperti Sufmi Dasco Ahmad. Siregar mengingatkan kapasitas partai belum tentu sama dengan kapasitas menjalankan fungsi strategis Wakil Presiden.
  2. Soliditas koalisi: Tekanan untuk mempertahankan kesepakatan politik melalui pembagian jabatan strategis berisiko mengalahkan kepentingan nasional, apalagi menjelang Pemilu 2029.
  3. Kepentingan keluarga politik: Relasi kekerabatan tidak boleh menjadi jalan pintas mendapat jabatan publik; posisi harus ditentukan oleh kompetensi dan akuntabilitas.

"Persoalannya bukan semata-mata seseorang anak siapa atau saudara siapa. Persoalannya adalah apakah kesempatan memperoleh jabatan publik ditentukan oleh kompetensi dan pertanggungjawaban atau justru oleh kedekatan dengan pusat kekuasaan."

Calon alternatif dan ukuran penilaian

Siregar mengusulkan beberapa alternatif nama dan menekankan perlunya pengujian berbasis meritokrasi. Ia mengajukan Andi Amran Sulaiman sebagai kandidat alternatif di luar politikus partai, dengan alasan pengalaman di pemerintahan dan rekam jejak di sektor pertanian.

Jika Presiden memilih figur partai, Siregar menyebut Hidayat Nur Wahid sebagai opsi yang memiliki pengalaman kelembagaan dan konstitusional, termasuk sebagai mantan Ketua MPR RI.

Ia juga menyinggung nama lain yang perlu diuji—semua calon harus dinilai berdasarkan standar transparan:

  • rekam jejak dan kompetensi
  • integritas dan independensi konstitusional
  • kapasitas eksekusi dan nilai tambah kelembagaan

"Presiden membutuhkan orang yang mampu memberikan nilai tambah bagi pemerintahan, bukan hanya orang yang membuat Presiden merasa aman. Bahkan, Wakil Presiden harus mempunyai keberanian menyampaikan koreksi apabila terdapat keputusan Presiden yang berisiko merugikan kepentingan negara."

Penutup: fokus pada kapasitas negara

Siregar menegaskan proses seleksi harus mengutamakan siapa yang paling mampu memperkuat kapasitas negara hingga akhir masa pemerintahan 2024–2029, bukan sekadar popularitas atau kedekatan politik.

Sarah Kurniawati
Penulis
Sarah Kurniawati

Reporter ekonomi yang mengulas pasar, investasi, UMKM, serta kebijakan fiskal dan moneter.

Berita Terkait