Medan Jadi Laboratorium BRT Listrik Mebidang Rp1,9 T

Medan — Pemerintah menetapkan Kota Medan sebagai laboratorium transformasi Bus Rapid Transit (BRT) pertama di luar Jakarta lewat pembangunan sistem angkutan massal berbasis bus listrik untuk kawasan Mebidang (Medan, Binjai, Deliserdang). Proyek strategis nasional senilai Rp1,9 triliun ini masuk program Angkutan Umum Massal Perkotaan (AUMP) untuk menghadirkan transportasi publik yang modern, ramah lingkungan, dan terintegrasi.

Proyek dan pendanaan

Pembangunan BRT Mebidang didukung pembiayaan internasional dari Bank Dunia dan Agence Française de Développement (AFD). Pemerintah menargetkan infrastruktur selesai pada Juni 2027, sehingga sistem ini dapat menjadi model BRT di kota-kota besar selain Jakarta.

Rute dan jadwal operasional

Pada tahap awal, BRT Mebidang akan melayani 12 rute: 10 rute di Kota Medan dan dua rute yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama Kementerian Perhubungan. Dua rute yang dikelola Pemprov Sumut adalah:

• Binjai–Medan–Carrefour
• Lubuk Pakam–Amplas–Simpang Pelangi–Teladan

Uji coba perdana bus listrik dijadwalkan dimulai pada 18 Agustus 2026 dengan tiga unit bus yang melayani dua koridor awal (Medan–Terminal Lubuk Pakam dan Medan–Terminal Ikan Paus). Operasional tahap awal rencananya dimulai pada 8 Desember 2026 dengan 30 unit bus.

Armada, teknologi, dan layanan

Sistem BRT ini dirancang didukung 273 unit bus listrik murni dengan waktu tunggu rata-rata sekitar 15 menit. Seluruh layanan akan menggunakan teknologi Intelligent Transport System (ITS) dan Area Traffic Control System (ATCS) untuk meningkatkan kenyamanan, keselamatan, dan ketepatan waktu perjalanan.

Skema operasional dan tantangan

Pemerintah akan menerapkan skema subsidi bersama (sharing subsidy) antara Pemprov Sumut dan pemerintah kabupaten/kota yang dilintasi rute. Besaran subsidi akan dibahas bersama untuk mendapatkan skema yang adil dan berkelanjutan.

Tantangan terbesar adalah koordinasi antarwilayah karena koridor melintasi tiga daerah otonom. Pembangunan koridor, halte, dan infrastruktur utama dikoordinasikan oleh Kementerian Perhubungan dengan dukungan pembiayaan Bank Dunia. Untuk operasional, model yang dipilih adalah skema Buy The Service (BTS), dan PT Surveyor Indonesia ditunjuk sebagai pendamping proyek untuk dua koridor kewenangan Pemprov Sumut.

Kutipan dan target perubahan perilaku

"Harapan kita dengan adanya angkutan massal ini dapat mengurangi kemacetan, menekan emisi karbon, sekaligus mewujudkan transportasi hijau,"

"Kami berharap masyarakat memanfaatkan transportasi ini sebagai sarana mobilitas sehari-hari sehingga ketergantungan terhadap kendaraan pribadi dapat berkurang,"

"Harapan kita minimal 60 hingga 80 persen pengguna kendaraan pribadi dapat beralih menggunakan angkutan umum,"

Pengelolaan jangka panjang

Setelah infrastruktur selesai pada 2027, pengelolaan BRT Mebidang akan diserahkan ke Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) khusus yang menangani transportasi publik kawasan Mebidang. Pembentukan BUMD diharapkan memperkuat tata kelola profesional dan menjadikan BRT ini contoh transportasi ramah lingkungan di Indonesia.

Dengan pengoperasian bus listrik, proyek ini diharapkan menurunkan emisi dan memperbaiki kualitas udara sambil menyediakan alternatif mobilitas yang andal bagi warga Mebidang.