Lokal

Pemkab Nias Selatan Gelar Sosialisasi Pengawasan Dana Desa 2026

Bagikan:
Pertemuan sosialisasi pengawasan pemerintahan desa di Aula Kantor Bupati Nias Selatan

Nias Selatan — Pemerintah Kabupaten Nias Selatan menggelar Sosialisasi Lanjutan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2026 di Aula Kantor Bupati, Teluk Dalam, Kamis (19/11). Kegiatan bertujuan memperkuat tata kelola dan mitigasi risiko pidana dalam pengelolaan Dana Desa.

Pemaparan hukum dan mitigasi risiko

Kegiatan menghadirkan Kepala Kejaksaan Negeri Nias Selatan, Imam Fauzi, S.H., sebagai narasumber. Ia memaparkan berbagai aspek hukum yang berkaitan dengan tata kelola keuangan desa dan langkah-langkah mitigasi untuk mencegah potensi pelanggaran pidana.

Materi menekankan pentingnya transparansi, dokumentasi yang lengkap, dan kepatuhan pada prosedur penggunaan Dana Desa. Penjelasan diarahkan agar aparat desa memahami batasan hukum dalam setiap tahap pengelolaan anggaran.

Arahan penutupan dari Plh. Sekda

Rangkaian sosialisasi ditutup secara resmi oleh Pelaksana Harian Sekretaris Daerah, Amsarno S. Sarumaha, S.H., M.H., CGCAE. Dalam arahannya, ia meminta seluruh kepala desa, ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan kepala urusan keuangan untuk menjadikan poin-poin sosialisasi sebagai prioritas kerja.

Amsarno menekankan dua hal penting: ketertiban administrasi dan kepatuhan terhadap pengawasan internal. Ia mendorong percepatan penyusunan dan pelaporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atas kegiatan yang telah dilaksanakan.

Instruksi terkait pemeriksaan Inspektorat

Plh. Sekda juga mengingatkan pemerintah desa untuk memenuhi panggilan dan permintaan dokumen oleh Inspektorat Kabupaten Nias Selatan terkait pemeriksaan. Kelengkapan dokumen dinilai krusial untuk menghindari temuan audit dan potensi sanksi administratif atau hukum.

Peserta dan harapan implementasi

Peserta sosialisasi terdiri dari camat, kepala desa, ketua BPD, dan Kaur keuangan dari desa-desa di wilayah kabupaten. Seluruh materi dan arahan diharapkan menjadi acuan praktis bagi pemerintah desa dalam menyelesaikan pertanggungjawaban administrasi.

  • Tujuan: memperkuat pengawasan dan kepatuhan pengelolaan Dana Desa
  • Fokus: mitigasi risiko pidana, ketertiban administrasi, dan pemenuhan SPJ
  • Peserta: camat, kepala desa, ketua BPD, Kaur keuangan

Dengan peningkatan pemahaman hukum dan administrasi, Pemkab Nias Selatan berharap tata kelola pemerintahan desa berjalan lebih transparan dan akuntabel, sehingga pelayanan kepada masyarakat meningkat dan risiko penyalahgunaan anggaran dapat diminimalkan.

Sarah Kurniawati
Penulis
Sarah Kurniawati

Reporter ekonomi yang mengulas pasar, investasi, UMKM, serta kebijakan fiskal dan moneter.

Berita Terkait