Gaya Hidup

Raffi Ahmad Buka Audit Kontrak Rp14,69 Miliar dan Minta Maaf

Bagikan:
Raffi Ahmad menyampaikan permintaan maaf dan buka audit kontrak pemerintah

Jakarta. Raffi Ahmad, utusan khusus presiden untuk pengembangan pemuda dan seniman, menyatakan terbuka terhadap audit atas kontrak pemerintah senilai Rp 14,69 miliar yang diterima perusahaan miliknya, PT RANS Animasi Indonesia. Pernyataan itu disampaikan melalui video di akun Instagram @raffinagita1717 pada Senin, setelah muncul kritik publik terkait pengadaan jasa influencer dan publisitas oleh dua kementerian.

Rincian kontrak dan kronologi

Penelusuran menunjukkan RANS mendapatkan delapan kontrak pemerintah untuk jasa influencer dan publisitas pada periode 2024–2026, dengan total nilai Rp 14,69 miliar. ICW mengungkap data kontrak ini, yang memicu sorotan publik.

RANS menerima proyek senilai Rp 3,9 miliar dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada 2024, sebelum Raffi diangkat sebagai utusan khusus. Sedangkan proyek dari Kementerian Kelautan dan Perikanan bernilai Rp 10,7 miliar untuk periode 2025–2026, diterima saat Raffi sudah menjabat.

Respons publik dan bantuan sosial Rp15 miliar

Menanggapi kritik, Raffi bersama kelompok selebritas The Dudas Minus One — yang beranggotakan Ariel (Noah), Desta, dan Gading Marten — menyatakan komitmen memberikan bantuan sosial sebesar Rp 15 miliar. Mereka menargetkan bantuan untuk korban bencana.

  • Fokus distribusi: dua wilayah terdampak di Aceh — Pidie Jaya dan Gayo Lues.
  • Rencana bantuan: pembangunan dam, penyediaan logistik, dan bantuan lain sesuai kebutuhan di lapangan.
  • Sumber dana: uang pribadi Raffi dan honor Ariel, Gading, serta Desta dari kerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Permintaan audit dan kesiapan perbaikan

Raffi mengundang otoritas pengawas untuk menelaah kontrak sesuai kewenangan mereka. Pihak yang dia sebutkan adalah Inspektorat Jenderal kementerian terkait, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Ia menyatakan siap menerima rekomendasi dan memperbaiki prosedur jika audit menemukan kekurangan.

Konsultasi KPK dan tanggung jawab etik

Raffi menuturkan bahwa pada 2024 ia sempat berkonsultasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kelanjutan aktivitasnya sebagai publik figur, termasuk menerima endorsement dan kerja sama komersial. Menurutnya, hasil konsultasi menunjukkan kegiatan tersebut tidak melanggar aturan yang berlaku.

"Saya tidak mencari pembenaran dalam video ini, dan saya meminta maaf."

"Saya menyadari bahwa etika, kesopanan, dan kepercayaan publik terkait posisi saya harus dipertimbangkan dalam setiap keputusan yang saya ambil."

Penutup: implikasi dan langkah ke depan

Raffi mengatakan peristiwa ini mengajarkan pentingnya kehati-hatian dalam pengambilan keputusan demi menjaga kepercayaan publik. Ia juga berterima kasih atas kritik, saran, dan masukan masyarakat, serta menegaskan bahwa kepercayaan publik harus dibangun lewat tindakan nyata dan konsistensi, bukan sekadar permintaan maaf.

Putri Anindya
Penulis
Putri Anindya

Editor gaya hidup yang menulis tentang tren, kesehatan, perjalanan, dan inspirasi kehidupan modern.

Berita Terkait